.webp)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surabaya berhasil menekan laju inflasi di daerahnya selama bulan Agustus 2023. Tindakan dilakukan oleh TPID Kota Surabaya untuk mengendalikan inflasi melibatkan operasi pasar, penyederhanaan rantai distribusi, dan pemberian subsidi transportasi pada barang kebutuhan pokok (Bapok).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, di Kota Surabaya terjadi inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 0,15 persen. Sedangkan inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 4,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,6.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bersyukur karena tingkat inflasi di Surabaya dapat dikendalikan dan menunjukkan tren penurunan. Menurutnya, laju inflasi dapat terkendali karena kenaikan harga komoditas yang mengalami inflasi tidak sebesar penurunan harga komoditas lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komoditas bapok (bahan pokok) yang meningkat harganya masih dapat dikontrol melalui operasi pasar dan penyederhanaan rantai distribusi. Selanjutnya adalah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar," kata Eri dalam keterangan tertulis, Kamis (14/9/2023).
Menurutnya, komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan IHK di Provinsi Jawa Timur adalah beras. Namun, harga beras di Kota Surabaya masih berada di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) dibandingkan di daerah lain yang sudah mengalami kenaikan.
"Jadi, sekarang ini harga dasar dari Bulog sudah naik, sehingga tidak mungkin tidak naik harganya di sejumlah daerah. Nah, di Surabaya kita menjaga harganya itu, kita mensubsidi ongkos transportasinya, sehingga harga dari Bulog itu tidak berubah sampai di tempat pedagang jualan, sehingga naiknya tidak terlalu tinggi," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga telah berkolaborasi dengan daerah-daerah lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok di Surabaya. Meskipun sudah ada kerja sama ini, Surabaya tidak dapat memberikan subsidi pada pupuk, karena hal ini tidak diizinkan.
"Namun, yang bisa disubsidi adalah ongkos transportasinya, sehingga harganya tidak terlalu tinggi ketika dijual oleh pedagang," ujarnya.
Di samping itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pemenuhan suplai komoditas barang kebutuhan pokok langsung dari kelompok tani kepada para pedagang pasar. Melalui cara ini, harga komoditasnya lebih terjangkau, sehingga kenaikan maupun penurunan harga komoditas tersebut dapat tetap terkendali.
"Selanjutnya, pelibatan Bulog juga tetap diprioritaskan dalam operasi pasar komoditas beras agar harganya tetap stabil. Kolaborasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder juga tetap dilakukan agar laju inflasi dapat dikendalikan dengan baik, yakni, melakukan pemantauan dan pengawasan harga yang ada di pasar," katanya.
Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan secara garis besar TPID Kota Surabaya menggunakan strategi 4K dalam upaya pengendalian inflasi Surabaya. 4K itu adalah menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Agus menjelaskan secara rinci mengenai strategi 4K tersebut. Pertama, faktor keterjangkauan harga. Dalam konteks ini, Pemkot Surabaya telah menggelar Operasi Pasar, Pasar Murah, serta Gerakan Pangan Murah. Bahkan, pada bulan September ini, ia menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan operasi pasar yang akan mengalirkan sejumlah besar beras SPHP sebanyak 52 ton per minggu ke pasar-pasar utama di Surabaya. Selain itu, juga akan ada penyaluran minyak goreng merek 'Minyakita' sebanyak 114 ribu liter selama bulan September.
Sedangkan untuk pasar murah, Pemkot Surabaya menggelar rutin di 4 lokasi di setiap minggunya dengan menyediakan komoditas beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam serta produk makanan olahan lainnya dengan menjual harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Rencana ke depan, Gerakan Pangan Murah digelar sebulan sekali di beberapa lokasi sekaligus. Ke depannya, Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah ini akan digabung supaya lebih luas jangkauannya.
"Selain itu, kita juga melakukan pemantauan harga ke pasar-pasar di Surabaya. Jadi, ada monitoring dan evaluasi perkembangan harga yang terus kami lakukan," kata dia.
Kedua, ketersediaan pasokan. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya rutin melakukan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui aplikasi dan ditindaklanjuti juga dengan survei ke pasar-pasar di Surabaya. Pemkot juga menggalakkan gerakan menanam di lahan aset Pemkot Surabaya, di pekarangan warga, lahan petani konvensional, dan lahan petani pembudidaya/petani perkotaan.
"Kita juga berkoordinasi dengan sejumlah daerah penghasil komoditas strategis di Jawa Timur," katanya.
Ketiga, Kelancaran Distribusi. Demi menjaga kelancaran distribusi, Pemkot Surabaya melakukan penyederhanaan rantai distribusi hingga mensubsidi transportasi penyaluran barang kebutuhan pokok. Keempat, Komunikasi yang Efektif. Dalam hal ini, Pemkot selalu rutin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi untuk mengendalikan inflasi Surabaya, sehingga apabila ditemukan sedikit kenaikan harga, Pemkot langsung melakukan langkah-langkah konkret hasil dari rapat koordinasi dan evaluasi itu.
"Melalui berbagai cara itu, kami bersyukur saat ini harga bahan pokok di Kota Surabaya dalam kondisi stabil dan tidak terjadi fluktuasi kenaikan yang tajam serta dapat dikatakan hampir sama dengan harga rata-rata di seluruh Jatim. Alhamdulillah juga stok ketersediaan bahan pangan di Kota Surabaya sampai saat ini aman dan terkendali, terutama komoditas beras karena kita bekerjasama dengan banyak pihak," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Jokowi Pamer Inflasi RI Terkendali, Bandingkan dengan Argentina hingga AS':
