.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengapresiasi program yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumsel terkait dengan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
"BPJS menyampaikan aspirasi kepada bapak gubernur juga kepada seluruh pemerintah daerah di Sumsel adanya launching Sumsel Verkat, berobat cukup dengan KTP. Memang belum semuanya di kabupaten/kotanya untuk UHC, tetapi sudah ada penandatanganan dana talangan dari provinsi sehingga semuanya sudah," ujarnya, Rabu (13//9/2023).
Dia berharap dengan di-lauchingnya program ini dapat berjalan dengan cepat dan mudah kepada masyarakat.
"Kita berharap layanannya mudah cepat dan setara, artinya non diskriminasi itu yang kita inginkan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan program ini merupakan langkah ikhlas pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
"Ini semata-mata langkah ikhlas pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik dalam kesehatan. Di sisi lagi JKN layanan nasional khusunya lagi jaminan kesehatan masyarakat Sumsel bahwa 17 kabupaten-kota ini dibingkai dalam sebuah frame yakni provinsi namanya," ujarnya.
"Kita tahu bahwa kita butuh penyeragaman dalam pelayanan jaminan kesehatan ini, namun daerah ada kemampuan juga yang berbeda prioritas pembangunannya berbeda kemampuan keuangan berbeda," lanjutnya.
Dia mengatakan saat ini ada 11 kabupaten/kota di Sumsel yang telah mencapai UHC, yakni Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin.
Kemudian, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, dan Kota Prabumulih.
"Tersisa 6 yang belum UHC. Inilah yang saya sebut mozaik indah dibingkain dalam pemerintahan provinsi dan pemerintah provinsi menyiapkan dana talangannya untuk meng-cover sambil kabupaten/kota memperbaiki menambah alokasi anggarannya sehingga kabupaten itu sampai juga pada UHC," ungkapnya.
Politisi dari Partai NasDem ini pun berharap dengan adanya program ini tidak ada lagi politisasi dalam layanan kesehatan.
"Jadi mudah-mudahan ini tidak ada lagi politisasi layanan kesehatan bahwa ini hak masyarakat yang kita berikan melalui uang negara, untuk memberikan layanan terbaik. Semua akan kita benahi dan butuh keikhlasan semua dari pihak," harapnya. (akd/ega)
