.webp)
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI hari ini. Rapat digelar tertutup.
"Kami sampaikan rapat ini berdasar pada surat dari Bangar DPR RI, yaitu surat nomor B/8607/AG.05.01/07/2023 tertanggal 12 Juli 2023 perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksana APBN TA 2022 dan rancangan jadwal pembahasan RUU tentang APBN TA 2024," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengawali rapat, Rabu (13/9/2023).
Meutya mengatakan Menhan RI Prabowo Subianto tak bisa hadir dan diwakilkan oleh Wamenhan Muhammad Herindra. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Dudung Abdurachman, KSAL Muhammad Ali, hingga KSAU Fadjar Prasetyo hadir dalam rapat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada hari ini kita melaksanakan Raker dengan Menhan yang kali ini diwakilkan oleh Wakil Menhan, tadi saya lupa bacakan ada surat dari Kemhan jadi kehadiran Wamen sudah sah karena memang sudah ada surat penugasan dan Menhan," tutur Meutya.
Dia mengatakan Komisi I juga telah menerima surat dari pimpinan Banggar terkait pembahasan RUU APBN 2024. Meutya juga menyinggung kenaikan gaji 8 persen bagi untuk ASN, TNI, dan Polri.
"Komisi I juga menerima surat dari pimpinan Banggar saya rasa ini terbuka tidak apa apa karena sudah disampaikan oleh presiden dengan nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tertanggal 11 September 2023, perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2024 terkhusus mengenai kenaikan gaji 8 persen untuk ASN, TNI, Polri," ucap Meutya.
"Jadi alhamdulillah ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan jadi sudah ada dan untuk kenaikan gaji berupa Rp 1.671.963.798.000 (Rp 1,6 triliun), untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh Pak Wamenhan," sambungnya.
Rapat kemudian dibuka oleh Meutya. Dia menyebut pembahasan digelar tertutup lantaran mengenai angka anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang di dalamnya termasuk alutsista.
"Rapat dengan ini kita buka dan karena ini sifatnya anggaran Kementerian Pertahanan yang akan membahas juga dukungan terhadap masing masing, termasuk alutsista jadi mohon maaf rapat harus kita buka dengan sifat tertutup," ucapnya.
Simak juga 'Risma Gandeng TNI AL Sejahterakan Penduduk di Pulau Terdepan RI':
