.webp)
Pemprov DKI Jakarta masih mendetailkan usulan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta (Soetta) sebesar Rp 5.000 di tingkat internal. Kepala Dinas Perhuhungan DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji usulan tersebut segera disampaikan kepada DPRD DKI dalam waktu dekat.
"Sedang kita proses di internal Pemprov. Iya, memang kami sedang detailkan, setelah itu baru akan diusulkan," kata Syafrin kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).
Seperti diketahui, usulan tarif Rp 5.000 rupiah itu harus mengantongi persetujuan dewan karena adanya subsidi tiket yang akan digelontorkan. Sesuai rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), tarif Rp 5.000 merupakan nilai yang didapat setelah adanya pemotongan subsidi tiket atau public service obligation (PSO). Apabila tak ada PSO, tarif yang dikenakan bisa Rp 12 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama suratnya disampaikan ke dewan," jelasnya.
Sambil berproses, Dishub DKI masih melanjutkan uji coba rute TransJakarta dari Kalideres menuju Bandara Soetta itu. Selama uji coba tak dikenai biaya alias gratis hingga tarif disepakati oleh dewan.
"Uji coba tetap. Masih (gratis) karena kita menunggu penetapan tarif," ucapnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menerima laporan usulan tarif bus TransJakarta rute Kalideres-Bandara Soetta sebesar Rp 5.000 dari Dinas Perhubungan. Heru pun setuju atas usulan tarif tersebut.
"Pak Kadis sudah lapor. Iya, setuju," kata Heru Budi Hartono di Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Jati Baru, Jakarta Pusat, 11 Agustus lalu.
Heru bakal melayangkan surat permohonan persetujuan DPRD DKI Jakarta menggelontorkan subsidi tiket untuk layanan tersebut. "Sesuai aturan kita bersurat minta izin apakah disetujui atau tidak," jelasnya.
Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Perhubungan serta PT Transportasi Jakarta membahas usulan tarif itu. Ketua Komisi B, Ismail mengingatkan eksekutif tak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Dia mengatakan besaran tarif berpengaruh terhadap jumlah APBD untuk subsidi tarif TransJakarta.
"Leading sector-nya Dishub. Nanti pihak-pihak terkaitnya TransJakarta dan lain sebagainya harus bisa menjelaskan. (Rapat) dalam waktu dekat," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail kepada wartawan, 15 Agustus.
"Jangan kemudian itu diputuskan sepihak akhirnya menimbulkan masalah, nah akhirnya legislatifnya yang disalahkan. Padahal kita belum ada komunikasi," sambungnya.
Politikus PKS itu menjamin pihaknya bakal melakukan evaluasi menyeluruh terkait usulan tarif itu. Ismail mengatakan penentuan tarif harus mempertimbangkan jumlah penumpang.
"Kita akan evaluasi secara menyeluruh ya, tidak parsial. dalam arti kita lihat dulu, ini need-nya sebenarnya seberapa besar sih? Demand-nya? Ridership-nya, pertumbuhannya seperti apa," ucapnya.
(taa/dnu)
