Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose mengungkap hasil rapat terbatas mengenai pemberantasan dan penanganan narkoba yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Petrus mengatakan, dalam ratas tersebut, Jokowi memerintahkan agar penanganan narkoba dilakukan secara extraordinary.
"Kita melaksanakan rapat terbatas masalah penanggulangan narkotika di Indonesia. Dengan jelas Bapak Presiden sudah mengarahkan kepada para Menko kemudian menteri dan tentunya kami yang terkait, termasuk ke Kapolda dan Pangdam dari Sumatera Utara, yang tentunya juga dihadiri Panglima TNI dan Kapolri. Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara extraordinary. Secara extraordinary sama dengan pelaksanaan kita melaksanakan penanganan terhadap inflasi dan juga stunting," kata Petrus dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).
Petrus mengungkapkan, ada 10 daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan narkoba. Salah satu di antaranya, menurut Petrus, adalah Provinsi Sumatera Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian salah satu yang menjadi prioritas adalah Sumatera Utara, di sini sudah hadir Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, termasuk ada 9 daerah yang lain. Jadi totalnya ada 10 daerah," ujarnya.
Petrus melanjutkan, penanganan narkoba secara extraordinary ini dilaksanakan dalam bingkai penegakan hukum. Pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan disebutnya juga dilakukan sesuai dengan undang-undang.
"Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tingkat prevalensi di Indonesia adalah 1,95 persen untuk pengguna narkotika dan dalam jumlah populasi itu sekitar 3,6 juta orang. Nah ini menjadi catatan bagi kita dan kalau kita lihat bersama bahwa terutama di Sumatera Utara, jumlah tahanan atau narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan. Berarti juga banyak pengguna yang harus kita rehabilitasi," papar Petrus.
Petrus pun berharap apa yang diperintahkan Jokowi bisa dilakukan oleh para jajarannya. Dia juga memastikan kapolda dan pangdam dari 10 daerah prioritas siap melaksanakan perintah tersebut.
"Semoga apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan. Dan tentunya dengan kegiatan yang real, yang langsung nanti akan, terutama untuk Sumatera Utara akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam," imbuh dia.
(mae/aik)