.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pertemuan MIKTA Leaders' Gathering ke-1 yang diselenggarakan di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak kolaborasi antarnegara demi menghadapi antangan global.
"Kita paham, tantangan global saat ini sangat kompleks dan untuk jawab tantangan tersebut, kolaborasi dan kerja sama adalah jawabannya," ujar Jokowi dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/9/2023).
Jokowi menyebut semua negara harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global termasuk negara-negara anggota MIKTA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MIKTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara termasuk global south, untuk melakukan hilirisasi industri dan menjadi bagian rantai pasok global," tuturnya.
Tak hanya itu, Jokowi menekankan negara MIKTA harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital seperti yang sudah dilakukan oleh ASEAN.
"Saat ini, ASEAN telah memiliki Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang dapat melipatgandakan ekonomi digital hingga USD2 triliun di 2030," ungkapnya.
Jokowi turut mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk mendorong reformasi tata kelola global yang dapat mengakomodir suara dan kebutuhan negara berkembang. "Dan harus sesuai dengan tujuan dan zamannya," lanjutnya,
Oleh sebab itu, Jokowi mengahak selruuh pemimpin negara anggota MIKTA agar memperkuat kerjasama dan sinergi guna mewujudkan dunia yang lebih baik lagi.
"Mari kita terus perkuat sinergi kita, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi semua," imbuh Presiden.
Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Diketahui, MIKTA adalah forum konsultatif antar 5 negara yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia (MIKTA). MIKTA dibentuk pada tahun 2013 melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri kelima negara anggota di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, Amerika Serikat.
(isa/hri)
