.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyinggung wacana soal semua tempat ibadah di Indonesia akan dikontrol untuk mencegah radikalisme. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta agar usulan itu tak dilanjutkan.
"Ya sebenarnya ini setback ya BNPT itu, lalu biarpun baru ide baru pendapat tapi jangan sampai itu jadi kebijakan. Kalau masjid nanti ada pengawasan, dan tempat-tempat ibadah lain ada pengawasan di situ, juga sekolah misalkan, itu nambah suasana kebangsaan makin terkesan dramatis, terkesan juga ada alarm," kata Haedar saat ditemui wartawan di kampus terpadu UII, Sleman, dilansir detikJogja, Kamis (7/9/2023).
Menurut Haedar, tempat ibadah merupakan sumber nilai berbangsa dan sumber nilai etika masyarakat. Jika ada sesuatu yang salah, seharusnya ditindak dengan aturan yang sudah ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bilamana dalam situasi kebangsaan kita ada satu dua kasus yang dikaitkan dengan agama, atau terkait umat beragama tertentu mestinya itu diambil tindakan-tindakan yang sejalan dengan hukum dan tidak lalu membuat kebijakan yang menggeneralisasi," ujarnya.
Haedar menilai pengawasan tempat ibadah akan berdampak luas ke masyarakat. Maka itu dia meminta BNPT meninjau kembali usulan tersebut.
"Jadi kami percaya Kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza menjelaskan pandangan utuh terkait usulan tersebut demi mencegah radikalisme.
"Terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol. Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat," kata Rycko dalam keterangan tertulis seperti dilansir Antara, Rabu (6/9/2023).
Baca selengkapnya di sini
(aik/aik)
