Mbah Tardjo Dukung Kembali ke UUD 45 Asli

Jakarta - Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menilai kondisi negara ini semakin kacau sejak dilakukannya perubahan-perubahan terhadap UUD 1945. Mbah Tardjo - sapaan Soetardjo - mendukung untuk kembali ke UUD 45. "Gerakan saya sudah lama untuk kembali ke UUD 1945. Sejak ada perubahan UUD 1945, negara ini kacau," ujar politisi gaek PDI Perjuangan ini, saat menerima Kongres Rakyat Indonesia (KRI), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2996). Namun Mbah Tardjo menilai upaya pemurnian UUD 1945 harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Upaya semacam dikeluarkannya dekrit oleh Presiden dinilainya sebagai sesuatu yang konyol. "Dalam amandemen, tidak ada pasal soal dekrit. Itu namanya bodo," tandasnya. Jika dekrit ini dikeluarkan, maka sebagai konsekuensi produk-produk dari perubahan UUD 1945 harus dibubarkan. "Dekrit ini produk politik, prerogatif Presiden. Konsekuensinya DPR bubar, MPR bubar, presidennya juga. Dan Presiden bukannya nggak mau, tapi nggak berani," pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, KRI mendesak dikeluarkannya dekrit oleh Presiden untuk kembali ke UUD 1945. KRI juga menuntut partai-partai politik yang terlibat mengamandemen UUD 1945 dibubarkan. "Menuntut dan mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Dekrit Presiden yang isinya menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945 dan membubarkan partai yang terlibat dalam konspirasi internasional mengamandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002," urai Kartono, juru bicara KRI. Dalam pertemuan tersebut, 30-an anggota KRI meneriakkan yel-yel revolusi. "Revolusi menurut Bung Karno adalah harmoni antara aksi yang destruktif dan konstruktif. Setelah merusak, kemudian meberikan solusi," ujar salah seorang anggota KRI. (fjr/asy)