.webp)
KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012. Menko Polhukam Mahfud Md meyakini langkah KPK memanggil Cak Imin sebagai saksi bukan politisasi hukum.
Mahfud awalnya menyebut banyak pihak yang bertanya kepada dirinya apakah pemanggilan Cak Imin merupakan politisasi hukum. Sebagai Menko yang membidangi masalah hukum, Mahfud menilai pemanggilan Cak Imin sebagai saksi bukan politisasi.
"Menurut saya itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud meyakini KPK hanya ingin meminta keterangan dari Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat peristiwa dugaan korupsi terjadi. Mahfud lalu mencontohkan bahwa dirinya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi.
"Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka tetapi dimintai keterangan untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung," ucapnya.
"Saya juga pernah dipanggil oleh KPK ketika Ketua MK AM (Akil Mochtar) di-OTT. Pertanyaannya teknis saja, misalnya, betulkah Anda pernah jadi pimpinan saudara AM? Tahun berapa? Bagaimana cara membagi penanganan perkara? Apakah Saudara tahu bahwa Pak AM di-OTT dan sebagainya? Pertanyaannya itu saja dan itu pun sudah dibuatkan isi pertanyaan dan jawabannya. Waktu itu saya hanya disuruh membaca dan mengoreksi kemudian memberi tanda tangan. Setelah itu pulang, tak lebih dari 30 menit," sambung Mahfud.
Dia menyebut Cak Imin hanya akan dimintai keterangan seperti dirinya saat itu. Dia mengatakan keterangan dari pimpinan lembaga bisa saja diperlukan untuk melengkapi berkas penanganan perkara.
"Menurut saya dalam kasus ini Muhaimin hanya diminta keterangan seperti itu untuk menyambung rangkaian peristiwa agar perkara menjadi terang," ucapnya.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing dua orang pihak dari Kemnaker bernama Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta serta satu orang pihak swasta bernama Karunia.
Kasus ini diduga merugikan negara miliaran rupiah. Selain itu, kasus dugaan korupsi ini diduga menyebabkan sistem proteksi TKI tidak bisa digunakan.
Salah satu yang dipanggil KPK sebagai saksi ialah Cak Imin. Pemanggilan Cak Imin sebagai saksi ini kemudian disorot oleh NasDem. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.
"KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik," kata Gus Choi usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, dilansir detikJatim Minggu (3/9).
Gus Choi mengaku heran tiba-tiba kasus tersebut diusut saat Cak Imin mau deklarasi cawapres. Dia meminta KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai tupoksi penegakan hukum.
"Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin, sekarang tiba-tiba muncul gitu," jelasnya.
"KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah," imbuhnya.
Terbaru, Cak Imin menyatakan tak akan menghadiri panggilan KPK pada hari ini. Dia meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang karena waktunya berbenturan dengan agenda lain di Banjarmasin.
"Beliau hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang sudah terjadwal lama, yaitu dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Gus Imin hari ini akan membuka acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan," ucap Lukmanul kepada wartawan, Selasa (5/9).
Simak juga 'Baliho 'Anies-Cak Imin' Mulai Terpampang di Kabupaten Lumajang'':
