Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang telah menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak dan menyederhanakan organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski demikian, Anas tetap meminta agar seluruh pemerintah daerah mengelompokkan OPD yang sekiranya masih bisa disederhanakan atau dilebur untuk birokrasi yang lebih sederhana.
"Begitu juga dengan di kabupaten kota di Bali, mana OPD yang terlalu 'gemuk' itu bisa dikelompokkan. Karena itu akan mempunyai nilai yang tinggi untuk reformasi birokrasi," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya saat menyapa dan berdiskusi bersama ASN Pemerintah Provinsi Bali, di Wiswa Sabha, Denpasar, Bali, Senin (4/9).
Anas menyampaikan untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi, pemda harus melakukan pemangkasan proses birokrasi dan efisiensi sistem kerja. Adanya birokrasi yang sederhana dan tidak rumit diharapkan bisa semakin memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan, Anas kerap mengingatkan pemerintah harus menciptakan birokrasi yang berdampak. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat.
Adapun terdapat empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden. Ia menyebut kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan salah satu dampak birokrasi adalah mudahnya pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, ia mendorong seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali untuk mendirikan mal pelayanan publik (MPP) serta meningkatkan menjadi MPP Digital. Pasalnya, digitalisasi menandakan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Pulau Dewata.
"Bisa sempurna seluruh kabupaten/kota membuat MPP. Harapan saya bisa ditingkatkan, tidak lagi MPP dalam bentuk MPP konvensional, tapi MPP digital," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Anas menyampaikan dalam mendirikan MPP tidak harus dengan gedung yang besar.
"Cukup dengan gedung kecil yang penting layanannya terintegrasi," paparnya.
Apresiasi Penetapan Haluan Pembangunan 100 Tahun
Selain itu, Anas mengapresiasi Bali atas penetapan haluan pembangunan 100 tahun melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Pada kesempatan ini, Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 kepada wali kota dan bupati seluruh Bali.
Anas menjelaskan pencanangan tersebut terinspirasi konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas Presiden Pertama RI Soekarno. Dalam hal ini, Bali merupakan satu-satunya provinsi yang menetapkan rencana pembangunan 100 tahun ke depan.
"Haluan 100 tahun memandu, menjaga dan meningkatkan dampak kerja birokrasi, saat ini penduduk miskin Bali hanya mencapai 4,25 persen jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 9,36 persen dan data kasus stunting hanya 8.0 persen (terendah dari semua provinsi),"ungkapnya.
Pembangunan Semesta Berencana salah satunya berfokus pada penurunan angka kemiskinan dan stunting. Hal tersebut sesuai dengan reformasi birokrasi tematik yang kerap digaungkan Menteri Anas terkait penanggulangan kemiskinan.
Sementara itu Wayan Koster menjelaskan jajaran Pemprov Bali berhasil menyederhanakan 13 OPD.
"Dari 49 menjadi 36 OPD. Tapi kami menambah dua dinas yang sesuai dengan kondisi Bali," ungkapnya.
Ia mengatakan dua OPD tersebut yakni, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID). Menurutnya, pendirian dua lembaga ini sudah diperhitungkan secara matang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Bali. Menurutnya, seluruh organisasi di bawah naungan Provinsi Bali juga sudah menerapkan sistem merit secara ketat untuk mengisi jabatan.
Sementara dari sisi lain, Pemprov Bali gencar menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Koster mengatakan adanya SPBE mempermudah tata kelola pemerintahan Bali. Sistem digital juga mendorong ASN Bali bekerja secara efektif, efisien, dan produktif, serta tak menutup mata terhadap perkembangan digital.
"Astungkara, semua bisa diselenggarakan dengan baik. Tidak lepas dari kebijakan Menteri PANRB. Kami mendapat banyak bimbingan," pungkas Koster.
(prf/ega)