.webp)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI memastikan uang hasil tilang uji emisi langsung masuk ke kas negara. Tidak ada sepersen pun uang tersebut masuk ke DLH DKI.
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, nilai denda yang diberikan kepada pengendara tidak lulus uji emisi seluruhnya masuk ke kas negara.
"Nilai denda yang ditetapkan kepada masing-masing pelanggar dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Uang hasil denda tilang tersebut masuk ke kas negara," ujar Sarjoko saat dihubungi, Senin (4/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, denda tilang yang diberikan kepada pengendara tidak lulus uji emisi sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 285, dan 286, di mana pelanggaran uji emisi dikenakan dengan paling banyak Rp250.000 untuk motor dan mobil Rp500.000.
Sarjoko menegaskan, uang tilang tersebut tidak ada sepersen pun masuk ke DLH DKI. Uang itu pun tidak digunakan untuk mendukung program lain dalam upaya mengurangi polusi udara Jakarta.
"Tidak ada, denda tilang masuk ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak," jelasnya.
Sebelumnya PemprovDKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menggelar razia tilang uji emisi secara serentak di sejumlah dimulai pada 1 September 2023. Polisi menegaskan penilangan dilakukan pada pengendara yang tak lolos, bukan ke pengendara yang belum melakukan uji emisi.
Simak Video 'Mobil Dinas Polisi Uji Emisi, Kadis LH: Hukum Tak Cuma Berlaku Bagi Masyarakat':
