.webp)
Pihak keluarga dua bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebut sempat bertemu pihak rumah sakit sebelum membuat laporan polisi. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas jalan damai di antara kedua belah pihak.
"Karena kemarin kita melakukan pihak rumah sakit mengajukan RJ (restorative justice), dan ternyata dalam kesepakatan itu deadlock, tidak ada kata sepakat," kata pengacara Ibu Siti, Rusdy Ridho, kepada wartawan di Mako Polres Bogor, Jumat (1/9/2023).
Setelah tidak mencapai kesepakatan, pihak keluarga bayi memutuskan melaporkan rumah sakit ke polisi. Kedua keluarga bayi bersepakat melaporkan bersama-sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akhirnya memang hari ini kami akan membuat laporan kepolisian. Itu juga sudah permintaan dari klien kami, dan ini juga akan membuat laporan kepolisian dari Ibu D juga seperti itu," tuturnya.
Saat upaya damai dilakukan, pihak rumah sakit sempat menawarkan sejumlah kompensasi. Di antaranya jaminan kesehatan dan pendidikan kepada bayi.
"Penawaran itu ketika di RJ ya begitu, bantuan kesehatan dan beasiswa sampai SMA, yang mana itu semua sudah di-cover oleh negara. Setiap warga negara kan wajib BPJS, kemudian dari SD sampai SMA gratis kan ya yang negeri. Juga kami sampaikan kepada keluarga korban anak mereka akan kami cover di yayasan sekolah saya," imbuhnya.
Rusdy mengatakan lantas pihak keluarga bayi menolak kompensasi tersebut. Sebab, hak dasar sudah ditanggung oleh negara.
"Betul kita tolak, tidak masuk akal-lah. Itu sudah hak dasar ya, pendidikan dan kesehatan," ungkap dia.
Terpisah, pengacara Ibu Dian, Binsar Aritonang, mengatakan penawaran kompensasi tersebut sudah sepatutnya ditolak. Sebab, apa yang ditawarkan rumah sakit sudah menjadi tugas negara untuk memenuhinya.
"Saya rasa semua juga tahu penawaran rumah sakit yang disampaikan terkait pendidikan atau kesehatan itu sudah ditanggung oleh negara juga kan. Jadi saya rasa penawaran tersebut sudah patutnya kami tolak," terang Binsar.
(rdh/isa)
