.webp)
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kemenkominfo bersama penegak hukum lainnya menghadirkan langkah-langkah koordinatif yang efektif dalam memberantas judi online dengan tindakan tegas.
Langkah ini diharapkan dapat segera mengakhiri aktivitas judi online dan mencegah penyebaran dampak negatif yang semakin meluas.
"Akhirnya Menkominfo menyatakan Indonesia darurat judi online, dan akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menindaknya secara bersama penting segera diwujudkan menjadi aksi nyata. Hal tersebut juga untuk meneruskan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Menkominfo sebelumnya," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HNW mengatakan bahwa berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk memblokir aktivitas judi online, seperti bermain slot yang sedang marak di kalangan masyarakat. Sementara itu, Kepolisian berwenang untuk menindaklanjuti melalui mekanisme hukum pidana.
"Keduanya memang harus berjalan bersama, agar penegakan hukum dan penindakan terhadap judi online itu benar-benar efektif," ujarnya.
Meskipun Menkominfo, Budi Arie Setiadi, mengaku bahwa pemblokiran terhadap judi online telah dilakukan sejak satu bulan menjabat, HNW mempertanyakan masih adanya sejumlah informasi yang menyatakan bahwa sejumlah situs judi online ini masih dapat diakses oleh masyarakat.
"Kemenkominfo harus lebih fokus, tegas dan giat lagi untuk melakukan penindakan. Bukan hanya menyampaikan jumlah yang telah berhasil diblokir. Karena keberhasilan yang sesungguhnya, apabila memang benar-benar situs judi online tidak ada lagi yang bisa diakses oleh masyarakat," ujarnya.
HNW mengatakan fenomena judi online semakin marak di tahun politik menjelang pemilu ini. Selain itu, judi online juga sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, terutama kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Mereka diiming-imingi akan memenangi sejumlah uang, padahal sejatinya uang mereka yang dikuras habis oleh situs judi online itu," tukasnya.
Sedangkan, untuk pihak Kepolisian, HNW berharap agar penindakan terhadap influencer atau selebritis yang mempromosikan situs judi online juga perlu ditingkatkan. Ini bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari pengaruh negatif dalam menggunakan judi online, yang mungkin dipicu oleh promosi yang tidak bertanggung jawab.
"Beberapa memang sudah ditindak secara pidana. Dan perlu dipertegas kembali agar tidak ada influencer yang main-main dengan mempromosikan judi online yang bertentangan dengan hukum di Indonesia," ujarnya.
HNW menyatakan bahwa pendekatan Menkominfo yang berkolaborasi dengan Kepolisian adalah langkah yang sesuai, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang tampaknya meragukan hanya Indonesia, satu-satunya negara di ASEAN yang menentang judi online. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak negara di ASEAN juga mengambil tindakan untuk melarang dan menentang judi online, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, dan negara lainnya.
"Jadi, sebaiknya memang fokus dan lebih serius menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa judi online melanggar hukum dan perlu ditindak. Apalagi justru Menkominfo sendiri yg akhirnya menyatakan judi on line di Indonesia sudah masuk taraf darurat. Agar Indonesia dan Pemilu yang akan datang betul-betul merdeka dari judi online dan penyakit masyarakat lainnya," pungkas HNW.
(ega/ega)
