.webp)
Nama mantan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin masuk ke bursa Pj Bupati Bogor, Jawa Barat. Hal itu diungkap Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto. Menurutnya, nama Iman Imanuddin masuk melalui usulan masyarakat ke DPRD.
"Kemarin memang ada wartawan yang menanyakan ke kami terkait Pak Iman Imanuddin. Dukungan terhadap beliau cukup besar. Tetapi kami DPRD belum memutuskan karena tentu DPRD akan memusyawarahkan dulu dengan beberapa fraksi-fraksi DPRD," kata Rudy kepada wartawan, Rabu (31/8/2023).
"Apalagi Pak Iman Imanuddin jabatannya kan masih di struktur aktif Polri. Kan salah satu prasyarat untuk menjadi Pj bupati maka beliau harus bergeser dulu," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekomendasi nama Iman Imanuddin datang dari sejumlah kelompok dan organisasi di Kabupaten Bogor. Iman, yang menjabat Kapolres Bogor pada awal Januari 2022 hingga Juli 2023, dinilai memahami betul ruang lingkup Kabupaten Bogor. Rudy mengatakan akan menindaklanjuti usulan nama yang diberikan oleh masyarakat.
 AKBP Iman Imanuddin menerima PPKM Award 2023 dari Presiden Jokowi ketika menjabat Kapolres Bogor karena jadi Polres terbaik dalam penanganan COVID-19. (Kemenkes RI/Jerry Adiguna) |
"Tapi tentunya segala usulan yang masuk kepada DPRD Kabupaten Bogor kami tindak lanjuti. Salah satunya beberapa rekomendasi dari kelompok masyarakat, pemuda, organisasi kepemudaan, yang menyangkut nama Dr Iman Imanuddin, kami tindak lanjuti, kami tembuskan ke Kapolri. Biar Pak Kapolri yang mengambil sikap terhadap personelnya," ungkapnya.
Selain nama Iman Imanuddin, menurutnya, ada sejumlah nama lain yang diusulkan masyarakat yang menjadi Pj Bupati Bogor. Setiap usulan, lanjut Rudy, tidak akan didiamkan.
Namun, menurut Rudy, keputusan Pj bupati nantinya tetap ada pada pemerintah pusat. Sebagai DPRD, dia hanya bertugas untuk memberi usulan nama.
"Tentunya siapa pun merekomendasikan, kami tidak diamkan, tapi segala sesuatunya kami tindaklanjuti, dan keputusan ada di Mendagri dan Pak Presiden. Prinsipnya siapa pun yang diputuskan, kami mengikuti arahan dan keputusan pemerintah pusat. Fungsi kami kan hanya mengusulkan, tapi keputusan ada di Kemendagri dan Presiden," ungkapnya.
Rudy mengatakan Mendagri belum bersurat kepada Kabupaten Bogor terkait Pj Bupati. Sebab, menurutnya, Mendagri telah bersurat pada wilayah yang masa jabatan pemimpinnya berakhir pada September.
"Bogor berakhir masa jabatan Desember. Kemungkinan dari Kemendagri baru bersurat kepada kabupaten Bogor mungkin sekitar bulan Oktober. Nah terkait Pj Bupati sendiri, kami sampai hari ini belum memutuskan dan belum merekomendasikan," pungkasnya.
Simak juga 'Menteri LHK: Setelah Hujan, Kualitas Udara Bogor Jadi Baik':
