.webp)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merespons LRT Jabodebek yang tak sampai Bogor. Menhub mengatakan rencananya pengoperasian LRT itu akan ke sana, tetapi butuh proses.
"Direncanakan tetap ke Bogor. Ya nanti di pemerintahan mendatang, kita tidak ingin membangun tidak selesai, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di kita," kata Budi setelah menghadiri raker Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Budi menyebut pengoperasian LRT sampai ke Bogor membutuhkan anggaran. Ia mengatakan kebutuhan untuk itu tak masuk dalam prioritas anggaran Kemenhub di 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum (masuk prioritas 2024)," ucap Budi.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menyoroti LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang baru diresmikan oleh pemerintah pekan ini. Dia mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek, yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.
Hal tersebut disampaikan Mulyadi dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Komisi V DPR. Mulyadi awalnya mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan di bawah naungan Budi mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK secara konsisten.
"Dan juga saya selamat walaupun agak protes, Pak, LRT Bapak di-launching, tapi disebutnya Jabodebek, Pak, ya. Saya agak protes, Pak, kenapa?" kata Mulyadi dalam rapat tersebut, Rabu (30/8).
Mulyadi mengatakan wilayah Bogor masuk dalam penamaan LRT. Padahal, kata dia, jalur LRT hingga saat ini belum ada yang menuju wilayah Bogor.
"Karena ada Bogornya, Pak, sebenarnya, Jadebek harusnya LRT-nya, kenapa? Karena warga Bogornya protes ke saya, karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi kenapa namanya Jabodebek," kata Mulyadi.
"Sederhana, tapi buat warga kami penting, Pak, nama Bogornya dibawa, Pak. Itu masukan saja, Pak," ucapnya.
Budi belum memberikan jawaban atas sorotan Mulyadi soal LRT karena rapat masih sesi penyampaian pendapat anggota DPR. Adapun di awal rapat, Budi menyampaikan capaian Kementerian Perhubungan dan prioritas kebijakan rancangan kerja pemerintah (RKP) tahun 2024. Salah satu prioritasnya adalah program di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"IKN menjadi suatu hal yang menjadi concern kita. Dan kami akan secara langsung akan membangun bandara yang dananya bekerja sama dengan PUPR dan juga ada pelabuhan pariwisata yang ada di IKN," tutur Budi Karya.
Selain itu, ia membahas terkait pemerataan sistem transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia ingin di era Kabinet Indonesia Maju, setiap lembaga bisa meninggalkan legasi bagi masyarakat.
(dwr/gbr)
