.webp)
Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, menyoroti LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang baru diresmikan oleh pemerintah pekan ini. Dia mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.
Hal tersebut disampaikan Mulyadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Komisi V DPR. Mulyadi awalnya mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan di bawah naungan Budi mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK secara konsisten.
"Dan juga saya selamat walaupun agak protes Pak, LRT Bapak di-launching, tapi disebutnya Jabodebek Pak ya, saya agak protes Pak, kenapa?" kata Mulyadi dalam rapat tersebut, Rabu (30/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulyadi mengatakan wilayah Bogor masuk dalam penamaan LRT. Padahal, kata dia, jalur LRT hingga saat ini belum ada yang menuju wilayah Bogor.
"Karena ada Bogornya Pak sebenarnya, Jadebek harusnya LRT-nya, kenapa? Karena warga Bogornya protes ke saya, karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi kenapa namanya Jabodebek," kata Mulyadi.
"Sederhana, tapi buat warga kami penting Pak, nama Bogornya dibawa Pak. Itu masukan saja Pak," ucapnya.
Budi belum memberikan jawaban atas sorotan Mulyadi soal LRT karena rapat masih sesi penyampaian pendapat anggota DPR. Adapun di awal rapat, Budi menyampaikan capaian Kementerian Perhubungan dan prioritas kebijakan rancangan kerja pemerintah (RKP) Tahun 2024. Salah satu prioritasnya yakni program di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"IKN menjadi suatu hal yang menjadi concern kita. Dan kami akan secara langsung akan membangun bandara yang dananya bekerjasama dengan PUPR dan juga ada pelabuhan pariwisata yang ada di IKN," tutur Budi Karya.
Selain itu ia juga membahas terkait pemerataan sistem transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia ingin di era Kabinet Indonesia Maju, setiap lembaga bisa meninggalkan legacy bagi masyarakat.
(dwr/gbr)
