.webp)
Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit kembali digelar tahun ini di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ada empat isu pertanahan yang akan dibahas dalam GTRA Summit edisi kedua ini.
GTRA Summit 2023 mengusung tema Transformasi Reformasi Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. Tema tersebut mengacu pada masih banyaknya masalah pertanahan yang terjadi di Tanah Air.
"Tema ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus agraria baik berupa sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan yang ada di negara kita," kata Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dalu Agung Darmawan, dalam pra-rapat koordinasi GTRA Summit di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
GTRA Summit tahun ini akan diikuti oleh 264 peserta yang hadir langsung di Kabupaten Karimun. Kegiatan itu digelar hari ini hingga Kamis (31/8/2023).
Para peserta merupakan perwakilan dari sejumlah lintas lembaga dan kementerian. Selain itu, beberapa peserta dari GTRA tingkat provinsi dan daerah serta pegiat masalah agraria mengikuti secara daring.
Dalu mengatakan ada empat subtema yang akan dibahas detail dalam GTRA Summit tahun ini. Tema itu di antaranya berkaitan legalitas aset permukiman di atas air.
"Dari tema utama dimaksud terdapat 4 subtema yang menurut hemat kita semuanya menjadi perhatian GTRA dari pusat maupun daerah. Pertama, penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar," ucapnya.
Isu kedua yang dibahas berkaitan dengan konflik agraria aset BUMN/BUMD serta BMN/BMD yang telah dikuasai oleh masyarakat. Dua isu lainnya yang turut menjadi fokus di GTRA Summit tahun ini terkait arah kebijakan penyelesaian permasalahan di tanah transmigrasi dan percepatan retribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
"GTRA Summit ini wujud kerja sama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam percepatan reforma agraria untuk selesaikan isu-isu dalam proses sinkronisasi penataan aset dan akses serta upaya mencari terobosan dalam penyelesaian masalah dimaksud," ujar Dalu.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Wamen Ingatkan Pesan Jokowi soal Masalah Ego Sektoral
Dalam pra-rapat koordinasi GTRA Summit tahun ini, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni juga telah mengingatkan jajarannya untuk menghilangkan ego sektoral dalam mengatasi sengketa pertanahan. Raja Juli mengingatkan soal sikap Wapres pertama RI, Mohammad Hatta, hingga pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi masalah rakyat.
Raja Juli menilai banyak persoalan pertanahan terjadi akibat pemangku kebijakan belum menjadi administrator layaknya Bung Hatta. Ego sektoral antarlembaga, menurut dia, sering menjadi penghambat.
"Lagi-lagi pengalaman singkat saya sebagai Wamen setahun lebih, saya kadang-kadang menjadi sedih karena sebagai administrator yang mestinya menyelesaikan banyak persoalan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, justru sekali lagi terhambat oleh ego-ego sektoral," kata dia.
Raja Juli mengatakan masalah pertanahan tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN sendiri karena sering beririsan dengan banyak instansi lain. Dia pun mengingatkan pesan Jokowi agar menghilangkan ego sektoral.
"Karena itu apa yang dipesankan oleh Pak Jokowi itu penting bagaimana kita bisa merobohkan ego sektoral. Kita lebih dapat berkoordinasi, dapat berkolaborasi sehingga persoalan kerakyatan itu bisa selesai," imbuhnya.
