Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menghadiri peringatan HUT ke-5 Paguyuban Warga Klaten (PWK) di Atrium Plaza Semanggi, Jakarta Minggu (27/8) lalu. Pada kesempatan tersebut, ia mengajak warga Klaten untuk berkontribusi memajukan Indonesia.
Bersama tokoh Klaten lainnya, yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Psikolog Seto Mulyadi, HNW menerima plakat penghargaan dari PWK yang diserahkan oleh Bupati Klaten Sri Mulyadi.
HNW berterima kasih atas undangan Ketua PWK dan memberikan apresiasi serta ucapan selamat atas HUT ke-5 PWK yang bertema 'Bersatu Untuk Masa Depan yang Lebih Baik'. Di tengah kegiatan, ia juga mengucapkan tanah Klaten merupakan tempat kelahirannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya memang kelahiran Kadipaten Lor Kebondalem Ngidul, Prambanan, Klaten. Saya tinggal di Prambanan, Klaten, hanya sampai tamat SD saja. Setelah itu saya nyantri di Ponpes Gontor Ponorogo, dan lanjut nyantri di Madinah selama 13 tahun, dan kemudian ke Jakarta," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS tersebut mengatakan paguyuban seperti ini dapat menjadi sarana berkumpul kembali bagi warga Klaten yang sudah terpisah-pisah. Ia juga menekankan warga Klaten harus berkomitmen untuk berkontribusi dalam memajukan Klaten dan Indonesia.
"Dengan paguyuban ini maka berkumpul kembali 'balung' yang sudah pecah atau terpisah sehingga menyatu kembali. Warga Klaten sudah ada yang kesana-kemari. Sudah ada yang pergi ke banyak tempat. Dan, warga Klaten masing-masing punya pengalaman yang beragam-ragam, Bahkan, masing-masing berafiliasi dengan organisasi yang beragam pula," ujar HNW.
"Meskipun beragam-ragam, tetapi tetap satu Klaten. Tetap satu Indonesia. Warga Klaten tetap berkomitmen untuk menjadi bagian yang bisa berkontribusi untuk memajukan warga Klaten, daerah Klaten, dan negara Indonesia," sambungnya.
Oleh dari itu, HNW menyatakan siap berkontribusi memajukan warga dan daerah Klaten. Salah satu upaya yang ia lakukan yakni dengan turut melestarikan budaya Jawa, seperti seni wayang.
"Kemarin saya usulkan di MPR, yaitu memperingati HUT MPR dengan pagelaran wayang. Inilah bagian-bagian yang bisa kita perjuangkan," ujarnya.
HNW juga menambahkan dirinya turut memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para kepala desa selain memperjuangkan periode masa jabatan 9 tahun atau 18 tahun selama dua periode. Menurutnya dengan peningkatan kesejahteraan kepala desa, maka kekhawatiran terjadinya kasus-kasus seperti penyimpangan atau korupsi dana desa dapat dihindarkan.
"Bila kesejahteraan para kepala desa meningkat maka diharapkan tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang seharusnya," tuturnya.
HNW juga mengajak PWK untuk bekerja sama dalam program Sosialisasi Empat Pilar MPR. Ia menyatakan keterbukaan MPR dalam menanamkan kecintaan pada Tanah Air melalui program tersebut.
"Di MPR ada kegiatan untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami punya program itu, dan kami siap bila PWK ingin mendapatkan program sosialisasi Empat Pilar supaya warga Klaten semakin cinta Indonesia, semakin mengamalkan Pancasila, dan semakin dituntun UUD NRI Tahun 1945, dan terus bisa memahami NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara yang benar. Silakan bisa kita kerjasamakan," ajaknya.
Lebih lanjut, bersamaan dengan peringatan HUT Ke-5 PWK, digelar juga pameran produk-produk UKM dari daerah Klaten. Pada kesempatan tersebut, HNW turut melihat berbagai jenis UKM Klaten. Diketahui sebagian UMKM Klaten sudah melakukan berbagai terobosan yang sangat penting, sebagian lain bahkan sudah go international.
HNW menuturkan perkembangan UMKM tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Sektor UMKM tidak hanya berfokus pada pengembangan kualitas, tetapi juga perlu pengembangan dalam hal distribusi.
"Ini menjadi peluang besar sekaligus tantangan untuk kita semua, yaitu bagaimana melanjutkan yang sudah ada, tidak hanya dalam konteks produktivitas dan kualitasnya, juga dalam konteks distribusinya atau penyebarluasannya, serta menampilkan UKM yang masih memulai atau UKM yang belum bisa bangkit akibat pandemi COVID-19 lalu," pungkasnya
Simak juga 'Pengamat Kritik Perpanjangan Jabatan Kades: Rakyat Butuh Pupuk Murah':