.webp)
Delegasi Republik Indonesia (RI) memutuskan walk out (WO) atau keluar dari forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Langkah keluar dari ruangan diambil delegasi RI saat pimpinan salah satu kelompok pro-Papua Merdeka, Benny Wenda, hendak berbicara di forum itu.
Video walk out-nya delegasi Indonesia dari forum MSG sempat viral di media sosial (medsos). Terlihat tiga orang perwakilan Indonesia meninggalkan ruangan saat Benny Wenda hendak berbicara di forum tersebut.
Sebagai informasi, MSG atau Melanesian Spearhead Group dibentuk pada 1988 di Port Villa, Vanuatu, negara di Oseania, sebelah timur Pulau Papua. Indonesia menjadi anggota dari negara-negara beretnis Melanesia karena di Indonesia, terutama di Indonesia timur, terdapat 13 juta warga Melanesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benny Wenda sendiri merupakan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sekaligus menyatakan dirinya sendiri sebagai presiden sementara Papua Barat atau yang dia sebut sebagai West Papua. ULMWP, organisasi separatis Papua yang dipimpin Benny Wenda, selama ini berstatus observer di MSG. Mereka tengah berusaha untuk menjadi anggota penuh MSG.
Lalu, mengapa delegasi RI memilih WO dalam forum tersebut? Simak penjelasan berikut.
Konfirmasi Kemlu
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, mengonfirmasi soal langkah delegasi RI tersebut. Faizasyah memberikan penjelasannya.
Saat itu, Benny Wenda hendak memulai pidatonya. Maka, sejurus kemudian, belasan utusan Indonesia keluar dari ruangan.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury. Faizasyah menegaskan pemerintah RI tak mengakui ULMWP.
"Dalam praktik diplomasi, walk out adalah satu kelaziman. Itu mengekspresikan berbagai hal. Ini karena Pemerintah RI tidak mengakui ULMWP," kata Faizasyah saat dihubungi detikcom, Kamis (24/8/2023).
Kemlu RI menilai sikap tersebut normal dalam forum internasional. Contohnya, kata Faizasyah, negara-negara Barat walk out saat pihak Rusia berbicara dalam forum multilateral internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena negara-negara Barat tidak setuju dengan sikap Rusia yang menginvasi Ukraina.
"Ini pilihan yang sangat bisa dimaklumi dan saya rasa akan banyak diapresiasi publik," kata Faizasyah.
Simak selengkapnya di halaman berikut.
Dinilai Langkah Tegas
Dirjen Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Abdul Kadir Djaelani menilai langkah WO delegasi itu menunjukkan sikap tegas dari mereka yang mewakili pemerintah RI dalam forum.
"Keputusan tersebut tidak terlepas dari sikap tegas delegasi RI untuk KTT MSG yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury yang menolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)," kata Kadir kepada wartawan, Sabtu (26/8).
Kadir menyebut delegasi RI memilih WO lantaran menganggap Benny menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua dalam forum tersebut. ULMP, menurut Kadir, telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok terafiliasi dengan mereka.
"Delegasi RI telah mengambil langkah-langkah yang lazim dalam dunia diplomasi untuk mengekspresikan penolakan tersebut, termasuk meninggalkan ruangan ketika ULMWP menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua," jelas Kadir.
"ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengannya yang telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua," tambahnya.
Kadir juga menjelaskan posisi ULMWP atau Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat dalam forum MSG di mana permohonan keanggotaan kelompok tersebut telah berulang kali ditolak. Penolakan pertama terjadi pada 2016.
"Melanesian Spearhead Group di dalam Konferensi Tingkat Tinggi-nya di tahun 2023 kembali menolak permohonan keanggotaan organisasi kelompok separatis ULMWP," katanya.
Dia menambahkan keberadaan ULMWP dinilai tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bagian dari keanggotaan MSG.
"Dalam Komunike Bersama (Joint Communique) yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2023, para pemimpin negara-negara anggota MSG menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan MSG. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG menekankan kembali bahwa keanggotaan MSG terbatas hanya untuk negara berdaulat saja," ujar Kadir.
