Panglima TNI Pertanyakan Rekening yang Dimaksud BPK

Jakarta - BPK menemukan 34 rekening yang tidak jelas peruntukannya di lingkungan Dephan. Namun Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto mempertanyakan rekening mana yang dimaksud BPK."Saya tidak mengerti, rekening yang dimaksud ketua BPK rekening yang mana," cetus Soeyanto usai menghadiri upacara HUT ke-61 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (5/10/2006).Pada tahun 1980, menurut dia, ada rekening yang namanya dana abadi yang diberikan kepada satuan-satuan."Dulu itu sistemnya satuan-satuan, jangan samakan dengan sistem sekarang. Dulu ada satuan skuadron, batalyon resimen wing, dan brigade. Tiap satuan diberikan dana abadi oleh pimpinan yang dikelola masing-masing satuan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan prajurit," terangnya.Rekening tersebut tidak bisa dipakai pimpinannya, karena untuk mencairkannya harus atas nama dua orang."Jadi kalau yang mengambil satu orang, tidak mungkin, harus ada tanda tangan dua orang. Rekening terawasi dengan baik, teraudit dengan baik oleh internal satuan itu," ujar Soeyanto."Saya dulu waktu masih muda, saya juga pernah menerima waktu menjadi komandan skuadron. Saya mengalami waktu mencairkan harus atas tanda tangan saya dan tanda tangan pemegang kas," tuturnya.Ketika ditanya sumber dana abadi, Soeyanto mengaku tidak tahu. Namun dia yakin tidak ada kebocoran. "Tidak mungkin karena dana diaudit dan dana tidak ada kaitannya dengan dana APBN. Kalau dari pusat di Mabes ada inspektorat jenderal yang mengawasi," kata Soeyanto.BPK telah melakukan audit terhadap sejumlah rekening pemerintah di BNI dengan nilai Rp 174,9 miliar. Rekening-rekening tersebut ternyata tidak jelas peruntukannya.Sebanyak 34 di antaranya merupakan rekening sejumlah instansi di lingkungan Dephan dengan total dana mencapai Rp 103,5 miliar. Rekening terbesar atas nama Pekas Kosekhanudnas, Pekas Kukus AU, dan Bagian Keuangan Biro Umum Sekjen Dephan. (aan/sss)