.webp)
Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) telah menyiapkan rekayasa lalu lintas termasuk penerapan ganjil genap selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023. Dalam hal ini Kemenhub berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.
"Kami sudah mengatur dan intens berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Juga rekayasa lalu lintas yang mungkin nanti dilakukan, seperti penerapan ganjil genap, kemudian rekayasa lalu lintas terencana atau apabila harus diadakan diskresi, ini banyak perannya nanti di bawah otoritas Polda Metro Jaya," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara virtual, dilansir Antara, Jumat (25/8/2023).
Kemenhub juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hingga Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg). Hal ini guna memastikan penyelenggaraan KTT ASEAN dapat terlaksana dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinasi yang dilakukan dimulai dari pengaturan kedatangan para delegasi di bandara hingga mobilitas dan konektivitas para anggota delegasi selama KTT ASEAN.
Adita menilai rekayasa lalu lintas pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN tidak hanya yang sudah ditetapkan untuk ruas-ruas tertentu. Namun juga dapat bersifat situasional, tergantung pada perkembangan situasi yang mungkin terjadi pada hari pelaksanaan.
"Kalau padat, kita lakukan rekayasa. Ada ruas-ruas jalan yang ditutup, ada ruas-ruas jalan lain yang diberikan alternatif. Ada juga yang buka tutup pada jam-jam atau ruas-ruas tertentu. Ini akan kami sosialisasikan," katanya.
Lebih lanjut, Adita juga menegaskan bahwa transportasi massal akan beroperasi normal. Namun, katanya, tentu ada pengaturan khusus di ruas jalan tertentu.
"Layanan publik tidak bisa kita tunda atau batasi. MRT (Mass Rapid Transit) akan tetap beroperasi untuk masyarakat umum. Mungkin nanti di jalur-jalur tertentu ada pengaturan khusus, seperti dari stasiun di depan Kantor ASEAN sampai GBK (Gelora Bung Karno) yang menjadi perputaran anggota delegasi. Bagaimana pun, layanan publik tidak boleh berhenti," kata dia.
(azh/dnu)
