.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sebagian aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jabar sudah bekerja dari rumah alias work from home (WFH). Ia mengatakan, bila ASN Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga WFH, akan berdampak signifikan terutama untuk pengendalian polusi udara.
"Kalau WFH di Jawa Barat sudah dilakukan secara permanen oleh pergub. Ada dan nggak ada polusi, kita melihat itu sebuah adaptasi baru," kata Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).
"Saya kira sangat positif sehingga, kalaupun diterapkan di Jabodetabek, juga punya dampak signifikan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan ada sejumlah manfaat bila ASN Bodebek WFH. Manfaat tersebut adalah mengurangi stres hingga polusi udara di Jawa Barat.
"Tujuan tetap tercapai. Kita permanenkan dengan kriteria untuk kegiatan yang tidak berinteraksi langsung dengan publik. Ini mengurangi pergerakan, mengurangi stres, mengurangi bensin, dan mengurangi polusi," ungkapnya.
Kang Emil sebelumnya mengatakan bakal mengumpulkan sejumlah kepala daerah wilayah Bodebek untuk memperkuat penerapan WFH bagi aparatur sipil negara. Gubernur Jabar itu menyampaikan penerapan WFH demi menekan polusi udara akibat kendaraan bermotor.
Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Rapat diadakan di kantor Kemenko Marves di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat Jumat (18/8).
"Pengurangan mobilitas itu pakai work from home harus digalakkan. Pemprov Jabar sudah melakukan, dimulai dari PNS, Bodetabek, maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya," kata Emil.
Dia menuturkan, saat ini kebijakan bekerja dari rumah atau WFH baru diterapkan bagi para ASN tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketentuannya adalah tiga hari WFH dan tiga hari bekerja di kantor (WFO).
"Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja, 2 hari kordinasi di kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja 1 hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan. Pasca-COVID harusnya bisa permanen," jelasnya.
Simak juga 'Kata Pengamat soal WFH Tekan Polusi: Ada Hal Lain yang Ikut Tereduksi':
