.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) bakal mengumpulkan kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) untuk memperkuat penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), demi menekan polusi udara akibat kendaraan bermotor. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih menunggu instruksi.
"Kaitan dengan WFH, kita belum sampai ke situ. Mungkin Jakarta sudah mulai, tapi kita lihat situasi dan juga kalau memang ada instruksi dari pimpinan, kita akan lakukan secara bertahap," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin, kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).
Namun menurutnya apabila WFH diterapkan, hal itu tidak akan mengganggu pelayanan publik. Hal itu berdasarkan pengalaman pada masa pandemi COVID-19 kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas pengalaman pada saat pandemi, beberapa SKPD yang WFH, pelayanan tetap berjalan. Tapi intinya selama masih diambang batas dan belum ada instruksi dari pimpinan, kita juga kaji, kita jalan aja dulu. Yang penting pelayanan masyarakat bisa dilayani," tuturnya.
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sebelumnya mengatakan bakal mengumpulkan sejumlah kepala daerah wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) untuk memperkuat penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara. Gubernur Jabar itu menyampaikan penerapan WFH demi menekan polusi udara akibat kendaraan bermotor.
Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Rapat diadakan di kantor Kemenko Marves di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat Jumat (18/8).
"Pengurangan mobilitas itu pakai work from home harus digalakkan. Pemprov Jabar sudah melakukan, dimulai dari PNS, Bodetabek, maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya," kata Emil.
Dia menuturkan, saat ini kebijakan bekerja dari rumah atau WFH baru diterapkan bagi para ASN tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketentuannya adalah tiga hari WFH dan tiga hari bekerja di kantor (WFO).
"Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja, 2 hari kordinasi di kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja 1 hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan. Pasca-COVID harusnya bisa permanen," jelasnya.
(rdh/lir)
