.webp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Bimtek Penyusunan Perencanaan Gerakan Menuju Smart Province Tahap 2. Nantinya hasil pembahasan pada bimtek ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan bagi penjabat maupun gubernur definitif untuk melanjutkan program menuju Jabar Juara.
Diketahui kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Bandung. Sebelumnya Bimtek Tahap I telah berlangsung pada 10-11 Juli 2023.
"Kami akan terus mengawal pembangunan Jabar sesuai RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025," ujar Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diakuinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, dia mendorong penguatan kolaborasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan Jabar Smart Province melalui perumusan master plan jangka pendek, menengah dan panjang.
Kendati demikian menurutnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemprov Jabar telah berhasil membuat lompatan besar terutama dalam pelayanan masyarakat. Hal itu tercermin dari sejumlah indikator.
Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar seperti tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mencapai 49,04 juta per kapita. Naik tajam sejak 2018 sebesar 40,27 juta per kapita (naik 8,77 juta).
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2018 sebesar 71,3, lalu meningkat menjadi 73,12 pada akhir 2022. Efisiensi anggaran (unit cost per 1 poin kenaikan IPM) Jabar tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.
Dia menjelaskan dalam upaya penanganan DAS Citarum melalui program Citarum Harum juga menunjukkan progres pesat. Indeks Kualitas Air (IKA) DAS Citarum pada tahun 2018 sebesar 33,43 menjadi 51,01 atau dari cemar berat menjadi cemar ringan. Dia menekankan program tersebut akan terus berlanjut hingga mencapai angka IKA 60 atau bebas cemar.
Sementara itu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar akhir tahun 2022 mencapai 5,45, tertinggi di Pulau Jawa. Kemudian saat ini tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jabar. Bahkan memiliki ribuan desa mandiri dengan BUMDes yang mampu memberikan PAD bagi desa.
"Inovasi bukan hanya aplikasi, tetapi banyak hal baru dan pembaruan yang dibuat ternyata berdampak positif bagi masyarakat. Inovasi tidak perlu hal baru, tetapi memperbaiki yang sudah ada sehingga menjadi cepat dan berdampak jauh lebih baik," ujar Iendra.
Lihat juga Video: Komisi II DPR-Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Revisi UU IKN
