Seminar Kedaulatan Pendidikan Nasional di Novotel, Manado pada Sabtu (19/8) menjadi ajang curhat terkait kebijakan pendidikan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy. Curhatan ini tidak hanya datang dari tokoh Manado, melainkan juga dari masyarakat yang hadir dalam acara yang digagas Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara itu.
Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh mengatakan masalah terkait bidang pendidikan tak hanya meliputi pendanaan dan fasilitas. Namun juga berkaitan dengan kualitas dan kuantitas guru.
"Jadi, pak Menko, kami di Sulawesi Utara ini membutuhkan tambahan guru. Kami kekurangan," ungkap Fabian dalam keterangan tertulis, Senin (21/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peserta yang hadir menyambut antusias permintaan penambahan guru dari Fabian. Adapun peserta yang hadir dalam seminar terdiri dari perwakilan lintas agama dan lintas etnis, guru, mahasiswa, dan siswa dari berbagai lembaga pendidikan di Manado.
"Yang banyak hanya tenaga harian lepas. Ibu-ibu setuju ya," tanya Fabian.
Hal ini pun diiyakan oleh peserta seminar yang hadir dan serempak menjawab 'betul'.
"Kebetulan honor mereka kecil sekali. Ada guru kita yang gajinya hanya Rp 250 ribu," tambahnya.
Selain Fabian, Anggota DPD RI asal Sulut Djafar Alkatiri juga menyoroti tentang infrastruktur dan fasilitas sekolah.
"Tentu saja kualitas guru sangat kami butuhkan. Selain itu penataan agar merata, tidak terpusat di sekolah-sekolah tertentu saja," harap Djafar.
Dalam sesi tanya jawab, setidaknya ada enam penanya dari guru, mahasiswa, dan siswa yang juga menyampaikan keresahannya terkait masalah pendidikan.
"Zonasi yang dijelaskan bapak Menko itu sangat ideal. Tapi, kenyataan di lapangan kita kesulitan," tanya Bakri, Guru SMK Yapim Manado.
![]() |
Menko PMK Muhadjir Effendy yang merupakan Mantan Rektor sekaligus Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merespons aspirasi yang diterimanya dalam seminar ini.
"Alasan penting dari zonasi adalah menghindarkan perpindahan otak besar-besaran dari satu kota ke kota lain. Anak-anak yang pintar dan berkualitas kalau semuanya pindah ke daerah lain, bagaimana dengan daerah yang ditinggalkan," ungkap Muhadjir.
Untuk itu, jelas Muhadjir, zonasi menjadi penting untuk dijalankan sebagaimana mestinya karena akan membuat pemerataan kualitas terjaga.
"Problemnya lagi, apabila tidak ada rotasi guru. Semua guru yang bagus dikumpulkan di sekolah bagus, akhirnya ada sekolah bagus ada sekolah biasa saja," ujarnya.
![]() |
Muhadjir berpesan agar pemerintah di daerah turut menjaga sekolah swasta agar eksis.
"Penting bagi pemerintah daerah juga untuk ambil bagian dalam meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kenapa? Kalau ada sekolah swasta yang tidak mutu, itu yang jadi beban bukan pemilik sekolah, bukan yayasan juga, melainkan siswa yang sekolah di situ. Nantinya juga kalau lulusannya tidak bagus, yang menanggung beban adalah pemerintah," pungkasnya.
(Content Promotion/UMM)