.webp)
Salah satu warga, Kiki (30) mengatakan, tidak setuju dengan penerapan kebijakan 4 in1. Menurutnya, kebijakan tersebut akan merepotkan pengendara mobil.
"Kurang setuju kalau aku," kata Kiki kepada detikcom, Minggu (20/8/2023).
"Buat pengendara lumayan repot menurutku," sambungnya.
Kiki yang merupakan pengendara mobil itu menuturkan, kebijakan tersebut tidak efektif dalam mengurangi polusi udara Jakarta. Ia mengaku lebih memilih sistem work from home (WFH).
"Kurang efektif. Lebih efektif sistem WFH atau ganjil genap per 1 hari," imbuhnya
Sejalan dengan Kiki, Nuri, warga asal Bekasi juga mengatakan, penerapan 4 in 1 kurang efektif dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Nuri lebih memilih sistem WFH atau pembatasan jumlah kendaraan.
"Kalau untuk polusi udara, nggak (efektif). Karena balik lagi ya sebenarnya, kalau melihat kan bisa lihat dari pembatasan misal WFH atau WFO. Atau pembatasan kendaraan motor," ujarnya.
Meski begitu, Nuri tetap setuju adanya penerapan kebijakan 4 in 1. Namun, hal itu tergantung dengan teknis pelaksanaannya nantinya.
"Kalau saya sih sebenarnya setuju aja ya, cuma nggak tau prakteknya. Sebenarnya balik lagi ke sosialisasi sama penegakkan aturan ya. Kalau sosialisasinya saja saya belum tahu. Terus penegakkan aturannya seperti apa. Karena saya lihat banyak mobil-mobil yang cuma 1 atau 2 orang. Jadi untuk langkah awal sebenarnya bagus juga kebijakan seperti itu karena dia lebih mudah dilakukan tetapi pengawasannya yang harus dipikirkan," jelasnya.
Nuri menambahkan, seharusnya pemerintah dapat menambah subsidi transportasi massa. Hal itu agar masyarakat dapat beralih menggunakan transportasi massa sehingga menekan polusi udara yang sudah parah.
"Balik lagi ke mass transpotasi ya. Kaya busway, LRT, MRT terus KRL, masih kurang banget buat kita semua. Kadang orang berfikir, capek kaau naik transportasi masa. Jadi mereka memilih mending naik motor atau mending naik mobil," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana penerapan 4 in 1 atau kebijakan minimal empat orang dalam satu mobil pribadi. Dia mengatakan belum dilakukan pembahasan secara teknis.
"Itu masih dikaji. Nanti yang menyampaikan dari, belum ada pembahasan secara teknis tapi kita nanti akan diskusikan lagi," kata AKBP Doni kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
"Namanya masih didiskusikan. Itu baru wacana yang baru akan didiskusikan," imbuhnya.
(isa/isa)
