.webp)
Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk ASN menjadi salah satu jurus pemerintah untuk mengatasi polusi udara. Seluruh Kementerian pun sepakat untuk memberlakukan kebijakan WFH.
Seperti diketahui, pada Jumat (18/8) lalu Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di kantor Kemenko Marves.
Tujuannya untuk upaya menangani polusi udara di Jabodetabek. Pasalnya, beberapa minggu belakangan ini polusi udara di Jabodetabek begitu parah. Langit berkabut polusi menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta dan sekitarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah pun telah menyiapkan sederet langkah untuk mengatasi masalah ini. Seperti misalnya modifikasi cuaca, kebijakan transportasi mobil listrik, dorongan pemakaian transportasi publik hingga kebijakan WFH.
Bagaimana hasil rapat tersebut? Baca halaman selanjutnya.
Simak Video 'Heru Budi Ungkap Uji Coba 50% ASN WFH Diterapkan Mulai 21 Agustus':
Luhut Mengarahkan ASN Kementerian WFH
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat membuka hasil rapat. Dalam rapat tersebut, Luhut mengarahkan agar seluruh kementerian menjalani work from home (WFH).
"Tadi pak menteri mengarahkan untuk work from home. nanti semua Kementerian WFH," kata Heru Budi saat ditemui usai rapat di Kemenko Marves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).
Heru tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan kapasitas WFH di tingkat kementerian. Namun, Heru menjelaskan, para aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta menerapkan WFH kapasitas 50% mulai 21 Agustus 2023 mendatang.
 Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Anggi/detikcom). |
"Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21," jelasnya.
Selain mengarahkan WFH, Luhut juga mengusulkan pengetatan kebijakan ganjil genap hingga disinsentif tarif parkir demi menekan polusi udara.
"Terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain," terangnya.
Adapun, Heru mengingatkan bahwa ASN yang WFH harus benar-benar di rumah. Tidak boleh berpergian.
Seluruh Kementerian Sepakat WFH
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga turut mengungkap hasil rapat. Budi menyebut salah satu yang disepakati adalah kebijakan terkait WFH.
"Ya dalam rapat dengan Pak Menko Marinves, salah satu rekomendasinya kita sama-sama ya, seluruh kementerian sepakat untuk WFH," kata Budi kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2023).
Budi mengatakan, nantinya kebijakan WFH tersebut akan dibuatkan aturan tertulis berupa surat edaran. Aturan itu masih dalam pembahasan dengan Menteri PAN-RB.
"Ini lagi kita bahas MenPAN-RB untuk dapat dikeluarkan (aturan tertulis), jadi ini akan efektif," ucapnya.
 Menhub Budi Karya Sumadi Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden |
Budi menyebut diberlakukannya WFH pegawai kementerian/lembaga itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani polusi udara di Jabodetabek. Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berencana menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Jabodetabek pekan depan.
"Dan nanti dilakukan pengkondisian cuaca nanti," ujarnya.
