.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) saat KTT ASEAN Jakarta nanti. Partai Gerindra mengambil sisi positif dari kebijakan tersebut.
"Ambil aja dulu positifnya demi kelancaran jalannya KTT ASEAN, kita sukseskan bersama dengan memberikan servis terbaik," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, Rani Mauliani, saat dihubungi, Sabtu (19/8/2023).
Meski begitu, Rani sebenarnya susah untuk dibilang setuju atau tidak setuju. Namun, tak ada salahnya kebijakan itu dicoba dan dilihat hasilnya berkaitan dengan masalah polusi udara di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi mungkin tidak ada salahnya kita coba saja, apakah mungkin memang efektif atau bagaimana selanjutnya," katanya.
"Yang penting, dievaluasi dengan baik sehingga kita bisa terus mencari solusi terbaik," ucapnya.
Menurutnya, kasus polusi udara di Jakarta perlu digali lebih dalam masalah utamanya. Sebab, ada kemungkinan bukan dari kendaraan bermotor.
"Kalau karena penggunaan kendaraan, kan tidak seharian di jalan ya. Nah perlu diinvestigasi lebih dalam lagi akan masalah penyebab polusinya," katanya.
ASN DKI WFH 75% Saat KTT ASEAN
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menaikkan persentase ASN yang WFH selama gelaran KTT ASEAN bulan depan. Tujuannya, supaya Jakarta tidak macet.
"Selama periode 4 sampai 7 September di sekitar venue Jakarta Selatan, Gambir, dan Gelora Bung Karno, akan diberlakukan bekerja dari rumah maupun bersekolah dari rumah. Bahkan untuk ASN akan kita tingkatkan sampai 75 persen," kata Heru di tengah kegiatan penanaman pohon di kolong Tol Becakayu, Duren Sawit, Jakarta Timur, dilansir Antara, Sabtu (19/8/2023).
Heru menjelaskan uji coba WFH terhadap ASN dilakukan selama tiga bulan, mulai 21 Agustus sampai 21 Oktober, dengan skema 50 persen WFH dan 50 persen bekerja secara fisik.
ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH adalah yang bersinggungan dengan layanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.
Kemudian, kebijakan WFH akan ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75 persen terhadap ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September.
Menurut Heru, selain untuk menekan polusi udara, kebijakan WFH diterapkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, khususnya saat KTT ASEAN dilaksanakan.
Simak Video 'Heru Budi Ungkap Uji Coba 50% ASN WFH Diterapkan Mulai 21 Agustus':
