.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md merespons terkait pegawai KAI yang terseret kasus terorisme. Mahfud tak menampik di lembaga pemerintah akan terhindar 100 persen dari paham terorisme.
"Oh yang itu ya. Ya tentu terorismenya kita tindak kan sudah kita tangkap terornya dan seluruh jaringannya mulai dicari," kata Mahfud di gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Mahfud mengatakan mitigasi pemberantasan teroris di lingkungan pemerintah sudah lama dilakukan. Namun ia tak menghindar jika masih ada pihak di BUMN ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya mitigasi kan sudah lama sebenarnya sejak awal pemerintahan ini kita sudah mengumumkan banyak sekali di BUMN itu terpapar. Di ASN juga banyak yang terpapar. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan langkah-langkah, tapi masih ada jebol yang satu kayak gitu kan, diperbaiki lagi," tutur Mahfud.
"Ya mungkin saja, dari sudut ideologis ya. Mungkin kalau profesionalitas pengelolaan mungkin bagus, tapi mungkin dari sudut ideologis kenyataannya kebobolan," sambungnya.
Sebelumnya, karyawan KAI ditangkap Densus 88 Antiteror Polri. Pegawai berinisial DE itu diduga terlibat aksi terorisme.
Kini, nasib DE sebagai pegawai KAI pun di ujung tanduk. Pasalnya, KAI akan mengenakan sanksi tegas kepada DE bila yang bersangkutan secara sah dan berkekuatan hukum ikut melakukan aksi terorisme. Sanksi tersebut adalah pemecatan.
"Jika nanti oknum karyawan KAI yang terduga terlibat tindak kejahatan terorisme, secara sah dan berkekuatan hukum tetap melakukan tindakan pelanggaran hukum tersebut, maka manajemen KAI akan mengenakan sanksi berat berupa pemecatan," ungkap VP Public Relations KAI Joni Martinus ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/8) kemarin.
Joni mengatakan saat ini pihaknya masih menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya pun akan mendukung semua proses penegakan hukum kepada DE.
"KAI menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung terkait penegakan hukumnya," tegas Joni.
(dwr/maa)
