Ketua DPRD Usulkan Iwan Setiawan Jadi Bupati Bogor Definitif

Ketua DPRD Usulkan Iwan Setiawan Jadi Bupati Bogor Definitif

Rizky Adha Mahendra - detikNews
Kamis, 17 Agu 2023 14:55 WIB
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (Rizky Adha Mahendra/detikcom)
Foto: Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (Rizky Adha Mahendra/detikcom)
Bogor -

DPRD akan memproses status definitif Bupati Bogor yang saat ini dijabat Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan. Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) terkait hal tersebut telah diterima.

"Dalam waktu dekat kami akan mengusulkan nama bupati definitif Kabupaten Bogor. Surat dari Mendagri baru kami terima hari ini dan kami akan segera rapat Badan Musyawarah untuk menjadwakan rapat paripurna," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Kamis (17/8/2023).

"Supaya Kabupaten Bogor di empat bulan sisa masa jabatan diisi bupati yang definitif. Surat inkrahnya sudah ada, surat persetujuan dari Menteri Dalam Megeri juga baru kami terima, kami diminta mengusulkan nama calon bupati definitif," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy mengatakan calon bupati Bogor definitif tersebut adalah Iwan itu sendiri. Sebab menurutnya, hanya ada satu calon definitif bupati.

"Kalau calonnya kan cuma satu, nggak ada yang lain. Wakil bupati menjadi bupati. Kami sudah bersurat ke gubernur, gubernur sudah bersurat ke Mendagri. Mendagri sudah menjawab mengizinkan," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Rudy berharap prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Dia meminta pelantikan Bupati Bogor definitif bisa dilakukan sebelum September, tepatnya sebelum Gubernur Jawa Barat (Jabar) memasuki akhir masa jabatan.

"Supaya di empat bulan terakhir masa kekosongan pimpinan daerah Kabupaten Bogor dapat terisi, dan kekosongan di beberapa SKPD prosesnya bisa lebih cepat diisi. Kami berharap bulan ini karena masa jabatan Gubernur Jabar berakhir 5 September 2023. Jadi kalau bisa sebelum September sudah selesai semua," harapnya.

Dengan penetapan bupati definitif tersebut, lanjut Rudy, mekanisme pengambilan keputusan akan berubah. Sebab, pengambilan kebijakan penting seperti mengisi kekosongan SKPD menjadi lebih cepat karena bisa diproses langsung.

"Setelah September, Oktober, kekosongan jabatan dapat segera terisi. Mekanismenya jadi berubah, yang tadinya perlu izin ke Kemendagri, bisa diproses langsung dan beberapa pengambilan kebijakan prosesnya bisa berjalan lebih cepat," pungkasnya.

(rdh/isa)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads