Ketua DPRD DKI Nilai Pabrik di Sekitar Jakarta Ikut Jadi Pemicu Polusi Udara

Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta kepada pelaku industri di daerah penyangga Jakarta untuk mengatur operasional mereka. Sebab, pabrik-pabrik yang ada di daerah sekitar Jakarta juga dinilai memicu polusi udara di Ibu Kota.

"Kalau ini semua pabrik atau penyangga Jakarta punya pabrik yang baik, dan dia kerja yang baik dan bisa mengatur dengan baik, saya rasa ini akan berkurang jauh. Karena bukan apa-apa, dampaknya akhirnya lari ke Jakarta," kata Prasetyo pada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sebagai daerah hilir, Prasetyo mengatakan Jakarta akan terkena imbas dari kawasan hulu maupun daerah sekitar. Terlebih banyak sekali gedung pencakar langit di Jakarta dibanding lahan hijau.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ungkap Cucunya Kena ISPA gegara Polusi: Semalam Masuk RS

"Jakarta sebagai kota kayak di bawah gini, asapnya ke mana-mana dan banyak sekali pencakar langit. Sekali lagi, Jakarta ini kan banyak pabrik di pinggir-pinggir, itu juga harus benar-benar care (peduli) dengan situasi dan kondisi sekarang yang ada," ujarnya.

Prasetyo menuturkan bahwa bakal mengatur jam kerja pegawai dengan memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Dia juga berharap kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memberlakukan hal serupa di eksekutif.

"WFH tinggal diatur eksekutif, saya ngatur DPRD-nya minimal mengurangi memakai mobil (pribadi) dan naik transportasi umum juga sudah dan sudah lumayan dengan situasi yang sekarang," jelasnya.

Sebelumnya ia mengatakan DPRD DKI sudah punya sikap soal penanganan polusi udara. Salah satunya usulan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) 50 persen bagi ASN Pemprov DKI.

Baca juga: Tak Ada Langit Biru di Jakarta, Begini Efek Buruk Polusi dan Sinar UV ke Kulit

"Kalau memang mereka tidak mau mengambil langkah dan sikap, kami (DPRD) mengambil sikap. Saya akan me-WFH-kan teman-teman karyawan, salah satu sikap kita lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI antara tanggal, jadi setelah saya bicara dengan Pak Gubernur, dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober itu ada WFH 50 persen," ujarnya.

Dia juga mengusulkan WFH 75 persen bagi pegawai lembaga pemerintah lain dan swasta pada 4-7 September 2023. Dia mengatakan hal itu bersamaan dengan gelaran KTT ASEAN.

"Nah imbauan WFH 75 persen untuk seluruh instansi itu baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 4 sampai tanggal 7 (September) karena itu ada acara KTT ASEAN, itutotallylibur Jakarta," katanya.

"Karena bukan apa-apa sekali lagi Jakarta ini penunjang. Jakarta ini kan banyak pabrik di pinggir-pinggir, itu juga harus benar-benarcaredengan situasi dan kondisi sekarang," sambungnya.

Simak juga 'Kata Kemenkes soal Wacana WFH dan PJJ Imbas Polusi Udara':

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/dwia)