Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan 2023 di DPR. Salah satu yang menyita perhatian saat Jokowi mengungkit adanya tren 'arahan Pak Lurah' di kalangan politikus.
Dalam pidato kenegaraannya itu Jokowi menegaskan posisinya jelang kontestasi pemilu tahun depan. Dia mengatakan urusan penentuan calon presiden menjadi wewenang partai politik dan koalisi partai politik, bukan presiden.
Di awal pidatonya Jokowi menyinggung kondisi tahun politik saat ini. Dia lalu mengungkap adanya tren soal 'Pak Lurah' yang kerap didengarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).
Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.
"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.
"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.
Baca juga: PAN: Jokowinomics ya Prabowonomics |
Tak Ikut Campur Urusan Capres-Cawapres
Jokowi juga berbicara tentang lurah ternyata kode. Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya bukan ketum parpol dan bukan juga yang menentukan capres-cawapres pada 2024.
"Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin katakan itu bukan wewenang saya," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: