Utang Mantan Menteri Rochmin Dahuri Turun Drastis

Jakarta - Kekayaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rochmin Dahuri dalam tempo 3 tahun tidak beranjak secara signifikan. Namun data yang dibeberkan KPK menunjukkan utangnya melorot drastis dari Rp 590 juta menjadi Rp 40 juta.Dalam laporannya pada 29 Oktober 2001 lalu, harta Rochmin tercatat Rp 5,074 miliar. Dan pada 20 Desember 2004 tertulis Rp 5,93 miliar.Daftar kekayaan milik Rochmin ini dibeberkan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara KPK M Sigit di kantor KPK, Jalan Juanda, Jakarta, Selasa (3/10/2006).Dijelaskan Sigit, harta tidak bergerak milik Rochmin tidak ada kenaikan tetap Rp 3,2 miliar. Namun untuk harta bergerak trasportasi terjadi kenaikan dari Rp 500 juta menjadi Rp 773 juta. Sedangkan harta bergerak lainnya tetap sama sekitar Rp 1,3 miliar. Sementara giro tabungan dari Rp 543 juta menjadi Rp 639 juta, dan untuk giro tabungan dalam bentuk dolar, jika sebelumnya tercatat 20.000 dolar AS, pada 20 Desember 2004 menjadi 48.000 dolar AS. Adapun utangnya yang pada 29 Oktober 2001 tercatat Rp 590 juta, turun menjadi Rp 40 juta.Harta Andung NitimihardjaSementara itu, harta kekayaan mantan Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja yang pada 29 November 2004 tercatat Rp 2,06 miliar menjadi Rp 2,4 miliar pada 24 Mei 2006. Sedangkan untuk harta tidak bergerak maupun harta bergerak lainnya tidak ada kenaikan.Harta tidak bergerak tercatat Rp 2,2 miliar, harta bergerak lainnya Rp 52 juta, dan terjadi penurunan untuk harta bergerak transportasi dari Rp 360 juta menjadi Rp 250 juta. Sementara giro tabungan dan kas lainnya terjadi kenaikan dari Rp 33 juta menjadi Rp 320 juta. Sedangkan giro dolar dari 22.664 dolar AS menjadi 25.364 dolar AS.Andung tercatat memiliki utang Rp 648 juta pada 29 November 2004 turun menjadi Rp 444 juta pada 24 Mei 2006. Selain itu, KPK juga mengumumkan harta kekayaan Bupati Sambas Burhanuddin AR dan Bupati Nias Binahati B Baeha, Kasmir Foret selaku Wakil Bupati Nunukan dan Ismael Thomas, Wakil Bupati Kutai Barat.Untuk pejabat menteri dan setingkat menteri sampai saat ini yang sudah diumumkan tercatat 30 orang. Sementara menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya yang belum diumumkan ada 8 orang.Dari 8 menteri tersebut, 2 orang belum mengumpulkan laporan harta kekayaannya karena perubahan posisi jabatan. 4 Menteri masih dalam proses di KPK, dan 2 menteri masih dalam konfrmasi. (umi/nrl)