.webp)
Polusi Jakarta dan sekitarnya masih menjadi masalah, bahkan disorot kantor berita internasional. Publik mencari biang kerok polusi Jakarta. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar menjadi 'tersangka'. Pemerintah menepis.
PLTU masih menjadi Trending in Indonesia di jejaring media sosial X (Twitter), dengan 8.770 unggahan (post) pada Selasa (15/8/2023) pukul 19.00 WIB malam.
Anlisis dari dua tahun lalu kini dibagikan kembali oleh warganet. Analisis itu berasal dari kajian CREA (Centre for Reasearch on Energy and Clean Air), diunggah di YouTube pada 29 September 2021. Analisis ini menunjukkan polusi bersumber dari PLTU yang ditenagai batu bara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kajian dari CREA diterbitkan Agustus 2020 menyebut PLTU batu bara radius 100 km dari kota bertanggung jawab atas 2.500 kematian prematur di Jabodetabek. Biaya tahunan akibat PLTU batu bara diperkirakan senilai Rp 5,1 triliun di Jabodetabek.
Dikutip dari hasil kajian CREA, PLTU dalam radius 100 km dari Jakarta yakni PLTU Suralaya di Cilegon Banten, PLTU Labuan Unit 1-2 di Banten juga, PLTU Lontar Unit 1-3, PLTU Babelan Unit 1-2, PLTU Banten Unit 1 (Lestari Banten Energi), PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Jawa 7 Unit 1, PLTU Jawa 7 Unit 2, PLTU Lontar Expansion, PLTU Jawa 9, PLTU Jawa 10, PLTU Banten Unit 2, PLTU Jawa 5.
Itu adalah kajian tahun lalu, bagaimana dengan tahun 2023 sekarang? Untuk kasus polusi sekarang, pemerintah menyebut ini bukan karena pencemaran batu bara dari PLTU melainkan dari polusi kendaraan bermotor.
Selanjutnya, kata Menteri LHK:
Simak juga 'Kata Kemenkes soal Wacana WFH dan PJJ Imbas Polusi udara':
Kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan polusi di Jakarta dan sekitarnya bukan berasal dari PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Siti Nurbaya menyebut bahwa uap PLTU justru bergerak ke arah Selat Sunda.
Hal ini disampaikan Siti usai melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8). Dia menjelaskan KLHK telah melakukan kajian berdasarkan studi satelit, sentinel hingga resolusi satelit periode 27 Juli-9 Agustus 2023.
"Jadi yang kami pelajari yang periode 27 Juli sampe 9 Agustus 2023. Dan sebelumnya pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada kami juga lakukan studi. Sama konfirmasi studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat," kata Siti.
Angin tak berembus ke Jakarta
Sangkaan bahwa polusi Jakarta berasal dari PLTU di Banten dimentahkn oleh Menteri LHK Siti Nurbaya berdasarkan analisis arah angin. Angin tidak berhembus ke Jakarta, jadi tidak mungkin polusi dari PLTU datang dari Banten ke Jakarta.
Dia mengatakan bahwa hasil analisis KLHK menunjukkan uap PLTU bergerak ke arah Selat Sunda. Kondisi ini juga ditopang oleh arah angin.
"Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta tapi bergerak ke arah Selat Sunda dan itu ditopang oleh arah angin yang menurut data BMKG," kata Siti.
Siti juga menyoroti soal pembangkit individu. Hal ini nantinya juga akan didalami.
 Siti Nurbaya Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden |
Polusi batu bara cuma 1%
Siti kembali menegaskan polusi di Jakarta dan sekitarnya tidak berasal dari PLTU. Sebab, lanjutnya, penggunaan batu bara yang berdampak ke Jakarta persentasenya tak sampai 1%.
"Jadi bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu ya. Apalagi dilihat dari hasil studi. Penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta sih nggak sampai 1%," ungkapnya.
Selanjutnya, polusi berasal dari kendaraan:
Polusi berasal dari kendaraan
Siti mengungkap penyebab utama pencemaran kualitas udara berasal dari kendaraan. Siti pun memebeberkan data kendaraan bermotor.
"Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Jadi disebutkan itu tadi ada juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga," lanjutnya.
Siti pun mengajak masyarakat untuk sadar melakukan uji emisi. Apalagi, katanya, di Jakarta kesadaran emisi baru sekitar 3-10%.
"Memang masyarakat kita perlu diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Karena di Jakarta aja kesadaran uji emisi baru antara 3-10 persen," tuturnya.
