Tidak Dapat Proyek PLTU, Anggota DPRD Sumsel Kecewa

Palembang - Anggota DPRD Sumatera Selatan berang. Sebab propinsi yang beribukota di Palembang ini tidak mendapat proyek crash program PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dengan menggunakan bahan bakar batubara berkapasitas 10.000 MW. Kemarahan ini lantaran Sumsel sebagai daerah lumbung batubara tidak kebagian dari 40 proyek PLTU yang akan dibangun di seluruh Indonesia."Seharusnya tidak ada satu komponen masyarakat Sumsel yang tidak tersinggung karena telah dilecehkan oleh Perpres 71 tahun 2006. Sudah jelas-jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Sumsel sebagai lumbung energi nasional, tetapi melalui Perpres itu tidak ada satu pun rencana PLTU dalam crash program tersebut yang akan dibangun di Sumsel," kata anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI Perjuangan Kuwatno, yang dihubungi detikcom, Minggu (1/10/2006).Pernyataan Kwatno berkaitan dengan pertemuan FRPSS (Forum Rakyat untuk Pembangunan Sumatera Selatan) dengan DPRD Sumsel yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Zamzami Achmad, pada Rabu (27/9/2006) lalu di gedung DPRD Sumsel, Jalan POM IX Palembang.Menurut Kuwatno, yang terjadi dalam Perpres No.71 tahun 2006 merupakan suatu yang sangat naif bagi rakyat Sumsel. "Presiden SBY datang ke Sumsel dan mencanangkan Sumsel sebagai lumbung energi nasional. Tetapi dalam crash program PLTU 10.000 MW Sumsel tidak termasuk. Jelas Presiden tidak konsisten dengan pernyataannya, pernyataan Presiden itu hanya lips service, seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan energi harus diutamakan ke Sumsel," sesalnya. Kuwatno juga mengecam PT PLN yang ada di wilayah Sumsel. Dia juga menyelahkan tidak ditunjuknya Sumsel akibat kinerja PLN Sumsel yang buruk."Tidak masuknya Sumsel dalam crash program PLTU 10.000 MW jelas-jelas kesalahan PT PLN di daerah ini. Rakyat Sumsel sudah dikhianati PT PLN, jadi jelas-jelas pimpinan PT PLN wilayah Sumsel harus bertanggung jawab. Rakyat Sumsel harus secara beramai-ramai mengganti pimpinan PT PLN. Ini sebua ironi, rakyat Sumsel sudah ditipu oleh PT PLN," tegasnya.Menurut Sekretaris Jendral FPRSS Bambang Hariyanto, yang memimpin delegasi FRPSS bertemu anggota DPRD Sumsel untuk memperjuangkan dilakukan revisi terhadap Perpres No.71 Tahun 2006, elemen rakyat Sumsel yang tergabung dalam FRPSS sudah berusaha dan bertemu anggota DPD, bertemu Komisi VII DPR dan Direksi PT PLN pada 5 September 2006 di Jakarta."Sepertinya sampai saat ini belum ada indikasi Perpres ke arah itu. FRPSS tetap pada sikapnya menuntut mendapat alokasi pembangunan PLTU sesuai alokasi dari surat Menteri ESDM tanggal 26 Juni 2006 bahwa Sumsel mendapat 646 MW. Jika memang Perpres tersebut tidak kunjung direvisi, maka kami rakyat Sumsel akan melakukan boikot pengiriman batubara dari Muara Enim untuk kebutuhan listrik di Jawa," katanya.Menurut Ahmad Rizal, anggota Presidium FRPSS, sungguh ironis jika Sumsel tidak mendapat alokasi crash program PLTU 10.000 MW. "Padahal untuk mendapat pasokan batubara bagi 30 PLTU yang akan dibangun tersebut berasal dari Sumsel dan Kalimantan. Juga sungguh aneh, kenapa PLTU tersebut tidak dibangun di dekat sumber energi tambang batubara. Kalau alasannya tidak ada transmisi maka PLTU dibangun di pusat beban yaitu di pulau Jawa. Itu kami anggap alasan yang tidak dapat diterima."Jadi jangan salahkan rakyat Sumsel bila kami kecewa dan protes dengan cara memblokir pengiriman batubara ke Jawa. Solusinya, Presiden harus segera merevisi Perpres No.71 Tahun 2006 tersebut," tambah Ahmad Rizal yang juga Ketua Kadin (Kamar Dagang Indonesia ) Sumsel.FRPSS berupaya bertemu dan berdialog dengan Presiden SBY saat melakukan kunjungan kerja ke Palembang pada 29 November 2006 nanti. "Pada pertemuan itu kita akan sampaikan sikap,kecewaan dan protes rakyat Sumsel terhadap program crash program PLTU 10.000 MW, juga masalah infrastruktur dan masalah bagi hasil migas. Kita ingin pengembalian dari peroleh hasil bumi yang disumbangkan Sumsel bisa dikembalikan secara adil. Seperti perlakuan pemerintah terhadap Pemprov dan rakyat Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Papua," ujarnya. (tw/ahm)