Legislator Gerindra Usul Bentuk Hak Angket Buntut Proyek ITF Sunter Batal

Rapat Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryanti, Kadis LH Asep Kuswanto, perwakilan JakPro hingga PT JSL selaku anak usaha JakPro yang ditugaskan membangun ITF Sunter, Rabu (9/8/2023). — Rapat Komisi B dan C DPRD DKI bersama Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI, Kadis LH Asep Kuswanto, perwakilan JakPro, hingga PT JSL selaku anak usaha JakPro yang ditugaskan membangun ITF Sunter, Rabu (9/8/2023). (Tiara Aliya Azzahra/detikcom)

Wahyu mengaku heran mengapa Pemprov DKI bisa dengan mudah membatalkan proyek ITF. Padahal, Pemprov DKI telah mengucurkan PMD sebesar Rp 577 miliar untuk proyek tersebut. Dia lantas meminta agar perdebatan soal pembatalan ITF dihentikan dan pengusulan hak angket disetujui.

"Makanya nggak usah ribut pimpinan. Tadi saya marah-marah nyesel juga darahnya naik. Simpel saja hak angket saja nggak usah ribut," tegasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan proyek pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, Itermediate Treatment Facility (ITF) Sunter. Ia mengatakan proyek tersebut terkendala biaya dan nilai investasi yang tinggi.

"(ITF tidak dilanjut) iya. Ya kita kan nggak sanggup ya," kata Heru kepada wartawan saat meninjau Proyek RDF di Bantargebang, Jawa Barat, Selasa (27/6).

Ia menjelaskan, kendala itu muncul karena nilai investasi dan besaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) ITF yang terlalu besar. Oleh karena itu, ia memutuskan menghentikan proyek ITF dan memilih membangun proyek RDF.

"Ya investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun, terus pemda DKI bukan tidak mau, bagus-bagus semua konsep-konsep itu bagus, ITF RDF bagus bagus, tapi sekali lagi pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," ujarnya.

Halaman 1 2 3

Tampilkan Semua

(taa/aud)