.webp)
Usulan pembentukan TNI Angkatan Siber mengemuka dari Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto. Dia menilai perlu lahir TNI Angkatan Siber, sebagai matra keempat TNI, seperti halnya angkatan bersenjata Singapura.
"Hari Jumat (11/8), saya diminta bicara tentang kemungkinan Indonesia seperti Singapura punya Angkatan Siber. Saya harus menawarkan roadmap-nya apakah Indonesia nanti seperti Singapura punya angkatan siber melengkapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," ujar Andi dilansir Antara, Selasa (8/8/2023).
Andi menjelaskan Negeri Singa memiliki pasukan digital and intelligence service sebagai angkatan keempat di angkatan perangnya. Dia lalu mengatakan ada perubahan yang sangat signifikan di bidang pertahanan, yaitu di sisi pertahanan siber.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada kebutuhan mereka untuk menarik talenta digital masuk ke sektor pertahanan siber dan seterusnya," katanya.
 Foto: Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto (Firda/detikcom) |
Andi lalu bicara kemungkinan evolusi satuan siber di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) TNI, Polri dan Badan Siber Sandi Negera (BSSN). "Apakah nanti berevolusi menjadi angkatan tersendiri seperti di Singapura?" tambah Andi.
Andi mengungkapkan harapannya agar TNI dan Kementerian Pertahanan, dalam 5 tahun mendatang, mampu meningkatkan satuan siber. Dia pun memberi usul satuan siber di TNI dipimpin perwira bintang tiga.
"Dari situ mungkin baru dipikirkan apakah seperti Singapura, kita butuh melompat untuk membentuk angkatan keempat, angkatan digital Indonesia," ucap Andi.
Andi berpendapat Indonesia harus belajar dari Singapura, yang sudah mempersiapkannya Angkatan Siber, sejak 7 tahun lalu. Diketahui, Singapura resmi menciptakan Angkatan Siber pada Oktober 2022 dan memiliki 3.000 prajurit tahun ini.
"Mereka punya seragam hijau untuk AD, seragam putih untuk AL, seragam biru AU, dan abu-abu untuk Angkatan Digital dan Intelijen," pungkas Andi.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Menanggapi usul tersebut, dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai usulan ini perlu dikaji dahulu secara serius. Meutya mengaku sepakat dengan usul Andi, dalam konteks jangka panjang pengembangan TNI.
"Yang ditawarkan Mas Andi ini untuk jangka panjang saya sepakat. Untuk itu perlu dikaji serius kebutuhan untuk angkatan keempat secara seksama," tutur Meutya kepada wartawan.
Namun untuk sekarang, Ketua DPP Golkar ini menilai masih banyak hal terkait siber yang harus dibenahi pemerintah. Dia mendorong kolaborasi unit-unit siber yang selama ini dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga secara terpisah.
"Namun demikian PR di depan mata sesungguhnya adalah bagaimana mengkolaborasikan unit-unit siber yang saat ini tergerai dalam banyak lembaga, misal Kominfo, BSSN, BIN, Polri, dan lainnya," terang dia.
Meutya memandang prioritas yang harus dilakukan pemerintah ialah mengamankan data. Sebab, menurutnya, selama ini kasus kebocoran data terkesan ada pembiaran oleh pemerintah.
"Yang pertama bukan membuat angkatan perang dulu, tapi bagaimana mengamankan data. Selama kebocoran data masih terjadi mirip dengan pembiaran, Angkatan Siber masih menjadi diskursus yang jauh," ujar dia.
"Jadi kita step by step ya, fokus perlindungan data dulu lalu bicara perkuatan TNI dengan menghadirkan angkatan keempat. Di Singapura juga mereka relatif sudah selesai dulu dengan permasalahan bocor data," sambung Meutya.
 Foto: Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. (Firda Cynthia/detikcom) |
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah mendukung penuh usulan pembentukan Angkatan Siber. Rizki menilai gagasan tersebut berguna untuk memperkuat lembaga keamanan siber agar tak kalah oleh para hacker.
"Kami harap gagasan-gagasan semacam ini bisa mendongkrak lembaga keamanan siber yang sudah ada untuk terus memperkuat diri mereka. Jangan kalah kompetisi dengan penjahat siber, para hackers, dan satuan siber dari negara lain," kata Rizki kepada wartawan.
Rizki menilai usulan Angkatan Siber menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dia mengatakan usulan tersebut sejalan dengan perkembangan dunia yang serba digital.
"Kami rasa inisiasi Angkatan Siber Indonesia merupakan ide yang menarik untuk dibahas lebih lanjut, baik dalam internal pemerintah maupun dengan DPR RI. Loncatan semacam ini mungkin kita perlukan mengingat medan siber juga digunakan untuk kepentingan pertahanan dan militer, sebagaimana kepentingan lainnya yang memiliki karakter digital," ujarnya.
Rizki mendorong pemerintah sigap menghadapi perubahan bentuk ancaman pertahanan negara. Dia meyakini RI dapat mewujudkan ruang digital yang aman.
"Kami menilai cepat atau lambat Indonesia perlu menyambut perubahan bentuk ancaman pertahanan negara. Memang banyak yang perlu dipersiapkan, seperti dari segi anggaran, kesiapan sumber daya manusia, hingga roadmap yang jelas," pungkas Rizki.
 Foto: Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah (dok. istimewa) |
