.webp)
Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara terkait pelayanan sektor kesehatan yang belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga menurutnya banyak warga ke rumah sakit bukan sembuh, tapi jadi miskin. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyebut Anies tak memahami sejarah dan data terkait kesehatan di Tanah Air.
"Saya kira statement dan pernyataan itu menunjukkan memang nggak paham sejarah dan nggak memahami dan nggak membaca data yang utuh terhadap kesehatan yang ada di Indonesia," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (7/8/2023).
Rahmad menyebut sistem kesehatan di Indonesia justru meningkat signifikan setelah diterbitkannya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) era presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia menyinggung dahulu banyak rakyat yang sampai menjual aset untuk pengobatan, tetapi kini bisa menggunakan BPJS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah ada UU SJSN, kemudian BPJS begitu banyak negara hadir melalui BPJS. Sudah lama kita nggak mendengar yang namanya warga sakit jualan aset kebun, jualan aset kendaraan, jualan aset tanah, sawah gitu ya, coba dibandingkan dengan dulu, begitu banyak aset yang dijual hanya untuk mengobati demi kesembuhan seorang warga atau anggota keluarga," ujar Rahmad.
"Nah ini fakta ya, kemudian kalau saat ini ada yang perlu disempurnakan, saya kira sudah banyak lompatan-lompatan yang dilakukan oleh sistem kesehatan kita ini," katanya.
Meski demikian, menurut Rahmad, dalam penerapan BPJS, pemerintah perlu memperhatikan beberapa persoalan. Dia menilai pihak terkait mesti mengatensi bagaimana aliran keuangan di BPJS bisa sehat sehingga pelayanan atau fasilitas yang diberikan ke masyarakat bertambah baik.
"Ya memang kalau ternyata ada, ada juga, tetapi kasus tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa dipukul rata, kemudian 'orang sakit ke rumah sakit bukannya sembuh malah miskin' lihat coba data fakta ya, banyak rakyat jutaan rakyat tertolong akan kehadiran BPJS gitu," katanya.
Rahmad menyebut pernyataan yang disampaikan Anies tak menunjukkan fakta. Ia menyinggung bagaimana jutaan rakyat dapat menggunakan BPJS untuk kesehatan.
"Artinya statement itu tidak menunjukkan fakta, tidak paham soal sejarah yang dulu, yang banyak rakyat miskin jualan aset karena warganya, anggota keluarganya sakit. Sekarang warga sakit, keluarganya sakit ditanggung oleh BPJS," imbuhnya.
Anies sebut PR sistem kesehatan
Anies Baswedan berbicara terkait pelayanan dalam sektor kesehatan yang seharusnya primer. Anies menilai pelayanan kesehatan di Tanah Air belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Anies saat melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023). Dalam kunjungan itu, Anies ditemani Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Betapa banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin," kata Anies dalam keterangannya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Saksikan juga 'Anies Bertemu Anak Muda di Bandung, Singgung Pasal Karet UU ITE':
Anies menilai hal tersebut akan berubah pada 2024. Dia menyebut sektor kesehatan menjadi salah satu pekerjaan rumah alias PR yang harus diubah.
"Dalam hal ini, saya meyakini perubahan di 2024 harus segera dimulai. Sebab, kesehatan adalah hak mendasar," ujarnya.
"Yang diperlukan datang ke rumah sakit menjadi sembuh bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang kita ingin bereskan bersama-sama," sambungnya.
Sementara itu, AHY mengatakan BPJS Kesehatan yang ada saat ini pun belum sempurna. Menurutnya, perlu ada perbaikan dalam layanan BPJS.
"Layanan BPJS harus diperbaiki, jangan biarkan pasien mengantre berjam-jam di rumah sakit. Yang menyedihkan, seolah masyarakat kurang mampu tidak boleh sakit di negeri kita. Banyak pasien BPJS yang dipaksa keluar dari rumah sakit setelah tiga hari dirawat padahal belum sembuh," ucap AHY.
Lebih lanjut, AHY lalu menyoroti adanya pihak-pihak yang khawatir terhadap perubahan. Dia menekankan, meski ada perubahan, tentu tidak akan mengubah total hal-hal yang ada saat ini.
