.webp)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta perusahaan yang telah mendapatkan izin relaksasi ekspor pertambangan segera merampungkan fasilitas pemurnian mineral (smelter). Menurutnya hal ini penting demi menjaga semangat hilirisasi agar nilai tambah sumber daya minerba semakin tinggi dan meningkatkan perekonomian negara.
Syarief Hasan menekankan aturan pengecualian mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan manfaat bagi seluruh pihak baik pemerintah daerah, maupun pekerja. Di sisi lain, menurutnya regulasi pengecualian ini tidak boleh sering terjadi karena menimbulkan ketidakpastian kebijakan dan bisa menjadi peluang spekulasi yang tinggi.
"Dengan terbitnya Permendag 22 dan 23 Tahun 2023 yang pada intinya memberikan persetujuan ekspor kepada komoditas yang diberikan relaksasi ekspor, maka perusahaan tambang itu dapat kembali melakukan ekspor komoditas. Kebijakan relaksasi serupa sudah tidak boleh lagi diberikan, karena fungsi kebijakan adalah memberikan kepastian berusaha. Semua komoditas minerba dan pelaku usaha harus diperlakukan sama agar keadilan tetap tegak," ungkap Politisi Senior Partai Demokrat ini dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarief Hasan menjelaskan alasan relaksasi ekspor sebagaimana diatur melalui Permen ESDM 7/2023 masih dapat diterima. Hal ini karena mempertimbangkan adanya potensi menurunnya pendapatan negara, penerimaan daerah, PHK, dan kondisi bisnis perusahaan menjadi dasar rasional.
Kendati demikian, dia mengingatkan jika ini terus diberikan berulang, maka jargon hilirisasi dipertaruhkan.
"Kita bersepakat hilirisasi menciptakan nilai tambah, maka perlu konsistensi menegakkan kebijakan itu. Hal yang terpenting sekarang bagaimana memastikan segala prasyarat hilirisasi itu terpenuhi, terutama pembangunan smelter," tuturnya.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini juga menilai pelaku usaha domestik juga harus mulai berinvestasi pada pembangunan smelter. Sejauh ini sebagian besar smelter dikuasai oleh asing. Karenanya dibutuhkan dukungan lembaga pembiayaan agar kemandirian minerba terjaga dari hulu sampai hilir.
Syarief Hasan mengungkapkan industri hulu dan hilir memiliki peranan yang sama pentingnya. Hal yang utama yaitu bagaimana memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, daerah, dan masyarakat.
"Fungsi kebijakan adalah memberikan kepastian berusaha. Pengecualian mungkin dapat ditoleransi, namun ini tidak boleh sering dilakukan. Kita harus membangun komitmen untuk menjaga industri pertambangan berdaya saing. Selain itu, kemandirian industri hulu dan hilir adalah hal lain yang juga penting. Pada intinya, bagaimana Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya dengan semangat berusaha yang kompetitif," tutup Syarief.
Simak juga 'Saat Jokowi Yakin RI Jadi Negara Maju Jika Integrasi Industri Terjadi':
