Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menutup kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (5/8).
Dalam kesempatan ini, ia berpesan agar seluruh pihak tetap menggelorakan semangat belanja Produk Dalam Negeri (PDN) meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah berakhir.
"Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan," ucap pria yang akrab disapa Eddy ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/8/2023).
Eddy menjelaskan kegiatan Temu Bisnis merupakan hal penting karena kementerian/lembaga negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," tuturnya.
Melalui Temu Bisnis Tahap VI, Eddy berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja produk dalam negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa sampai akhir tahun 2023.
"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa'," pungkas Eddy.
Sebagaimana diketahui, Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Berlangsung selama tiga hari sejak 3-8 Agustus 2023, kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI, terdapat peningkatan transaksi sebesar Rp 29,5 triliun. Jumlah ini berasal dari transaksi kementerian/ lembaga sebesar Rp 18,5 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 11,34 triliun.
Dari total Rp 29,5 triliun, sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 16,13 triliun, sementara transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar Rp 13,4 triliun.
Sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar Rp 420,7 triliun. Sementara itu, setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi Rp 448,8 triliun.
Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).
(prf/ega)