Panglima TNI Tegaskan KKB Bukan Hambatan Distribusi Bantuan ke Papua Tengah

Panglima TNI Tegaskan KKB Bukan Hambatan Distribusi Bantuan ke Papua Tengah

Dwi Rahmawati - detikNews
Jumat, 04 Agu 2023 11:50 WIB
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
Panglima TNI (Foto: Wisma Putra/detikJabar)
Jakarta -

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan penyaluran bantuan untuk warga korban kekeringan di Papua Tengah terhambat kondisi cuaca yang berkabut. Dia menegaskan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bukan hambatan distribusi bantuan.

"Jadi memang yang kemarin isu-isu tentang KKB nggak ada, jadi yang menghambat itu adalah cuaca. Kita tahu cuaca sekarang ini di sana sedang kurang bagus karena musim dingin juga kan sering kabut," kata Yudo kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/8/2023).

Dia menyebut bantuan makanan 10 ton dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan 8 ton dan TNI sudah tersalurkan. Dia mengatakan TNI sedang membantu penyaluran bantuan dari BNPB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini sekarang sedang berjalan dari BNPB yang kemarin Kepala BNPB dan Menteri PMK meninjau ke sana tentunya kami siap untuk mendukung alutsista, untuk penyelesaian masalah kekeringan di sana. Kita TNI selalu membantu masyarakat," ucap Yudo.

Dia mengaku heran dengan kabar hambatan dari KKB untuk penyaluran bantuan itu. Yudo menyatakan yang mengetahui situasi di Papua Tengah adalah TNI dan Polri.

ADVERTISEMENT

"Nggak (terhambat KKB), yang nyebut siapa itu? Nggak, yang nyebut siapa dulu? Aku kan nggak pernah nyebut lho, yang tahu di sana itu hanya TNI-Polri, nek wong liyo (kalau orang lain) nyebut itu ya karep mu (terserah kamu)," kata Yudo.

"Kita ada TNI Polri yang sudah standby di sana dan pengamanan itu, dan kita mengutamakan untuk bantuan kemanusiaan, intinya itu. Bantuan kemanusiaan dan semuanya, bupati, kepala daerah, tokoh agama, semua menerima itu dan kita selesaikan dulu untuk bencana kekeringan," sambungnya.

Sebelumnya, enam warga Puncak, Papua Tengah, dikabarkan meninggal akibat bencana kelaparan. Namun, pemerintah menyebut enam orang itu bukan meninggal karena kelaparan, melainkan karena diare.

"Saya habis dua-tiga hari, dua hari terakhir ini ngecek banget apa itu kelaparan membuat dia meninggal. Kok kalau meninggal kelaparan kok cuma satu keluarga? Jadi kelaparan itu bersifat masif. Oleh karena itu, yang ada menurut laporan dari sekwilda dan kadis setempat bukan kelaparan, diare," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

Syahrul menuturkan keenam warga itu mulanya mengalami muntah, kemudian mereka mengalami diare dan dehidrasi.

"Hari pertama dia muntah. Siangnya 20 kali; 10-20 Kali. Malamnya dia diare. Dehidrasi. Itu yang saya tahu," ujarnya.

Wapres Ma'ruf Amin juga menyatakan enam warga itu bukan meninggal karena kelaparan. Dia mengatakan warga yang meninggal itu mengalami diare. Dia menyebut wilayah di Papua Tengah sedang mengalami kekeringan.

"Pertemuan hari ini untuk mengevaluasi keadaan di Papua Tengah, di daerah Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Seperti diketahui bahwa sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tetapi karena diare dan karena cuaca," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Rumah Dinas Wapres, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

"Mengenai bantuan pertama sekarang ada tanggap masa darurat yang ditetapkan satu minggu, kami sepakat ini akan ditambah, kami sepakat ditambah menjadi 2 minggu. Itu yang pertama nanti kami evaluasi lagi," lanjutnya.

(dwr/haf)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads