.webp)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menganjurkan kepada para generasi muda yang merintis atau memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) untuk segera berkomunikasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Hal itu bertujuan agar kualitas produknya bisa terjamin.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Bersama BSN dengan tema 'Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Bagi Pelaku UKM' itu diikuti oleh ratusan pelaku UKM dan generasi muda se-Kabupaten Cianjur di Cianjur, Jawa Barat, hari ini. Acara tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran BSN Yustinus Kristianto Widiwardono.
"Ini penting supaya pasar yang dituju meningkat apalagi saat ini tidak ada batas untuk menembus pasar karena teknologi yang begitu pesat," kata Syarief dalam keterangannya, Kamis (3/8/2033).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu yang menyebabkan UKM bisa eksis seperti saat ini karena program-program BSN," sambungnya.
Ia mengatakan cara untuk menaikkan kelas bagi pelaku UKM adalah lewat Standar Nasional Indonesia-kan (SNI) produknya. Untuk itu dirinya mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sesuai dengan SNI.
"Jadi jangan segan untuk berhubungan dengan BSN. Manfaatkan secara maksimal karena ini merupakan program pemerintah yang patut kita sukseskan bersama," ungkapnya.
Menurutnya, menjadi pelaku usaha di sektor ini banyak keuntungannya. Beruntung karena keberpihakan pemerintah padanya. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diluncurkan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini masih dilanjutkan. Program KUR disebut berdampak sangat luar biasa bagi pelaku UKM.
Meski demikian, ia menyayangkan penyaluran KUR saat ini dilakukan secara terbatas hanya pada bank-bank besar. Menurutnya, hal demikian berbeda di saat masa Presiden SBY di mana semua perbankan diberi kesempatan untuk menyalurkan KUR.
Menurutnya, menyalurkan KUR lewat banyak bank sangat penting karena jumlah rakyat Indonesia besar mencapai 275 Juta jiwa, sehingga perlu mendapat akses dengan mudah.
"Bila yang menyalurkan terbatas maka ada keterbatasan penyaluran. Nah ini yang perlu dibenahi," tuturnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah memberikan KUR dengan cara tidak berbelit-belit namun perlu diberikan kemudahan. Jangan mempersulit misalnya dengan meminta laporan keuangan.
"Bila usaha dan domisili jelas, ditambah KTP, itu sudah cukup untuk memberikan KUR," tutupnya
(akn/ega)
