Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menghadiri rapat dengan Mendagri, Menag, Menko Polhukam, Kepala PPATK, hingga Kabareskrim terkait tindak lanjut Pondok Pesantren Al-Zaytun. RK mengatakan Ponpes Al-Zaytun tak akan dibubarkan, tetapi akan dibina oleh Kementerian Agama.
"Jadi sifatnya tidak akan dibubarkan karena ada 5.000-an siswa yang sedang bersekolah dan itu anak-anak bangsa yang punya hak mendapatkan pelayanan akses pendidikan. Tapi nanti kurikulumnya, dosen-dosennya akan didampingi dan dibina oleh Kementerian Agama," kata RK setelah menghadiri rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Dengan keputusan itu, pesantren tetap berjalan, urusan hukum Panji Gumilang yang lain juga tetap bisa ditindaklanjuti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga proses pesantren berjalan, urusan hukum pribadi yang bersangkutan juga berjalan. Saya kira itu, secara umum sesuai dengan harapan masyarakat bahwa ada tindakan tegas dan sudah diperlihatkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung," ujar RK.
Ia mengatakan hal serupa berlaku untuk yayasan. RK menilai Yayasan Al-Zaytun tak serta-merta diambil alih kewenangannya.
"Yayasan juga sama, karena yayasannya yang melakukan keputusan hukum terhadap hal itu sedang dikaji karena legal formalnya tidak bisa semerta-merta diambil alih terus dilakukan keputusan-keputusan yang tidak ada dasar hukumnya," tutur RK.
"Jadi yayasan itu sedang diteliti, follow up, kajian hukumnya seperti apa. Jadi dari tiga itu, baru individu Panji Gumilang-nya sendiri yang menjadi sebuah proses yang sudah dilaksanakan, dua lagi sedang berproses," lanjut dia.
Sebelumnya, sejumlah menteri merapat ke kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjelang rapat koordinasi soal Pondok Pesantren Al-Zaytun. Rapat digelar setelah pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama.
Pantauan di lokasi, Kamis (3/8), Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas tampak tiba di kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 12.10 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berwarna cokelat.
Yaqut tampak membawa berkas dan langsung memasuki kantor Kemenko Polhukam. Sebelum Yaqut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah tiba di lokasi. Tito datang bersamaan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
(dwr/yld)