Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di Tanah Air.
Secara khusus, Yasonna menyampaikan komitmen Kemenkumham dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
"Kemenkumham sendiri konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN)," papar Yasonna dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: BUMN Keroyokan Genjot Eksistensi Produk UMKM |
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, di JIExpo Jakarta, Kamis (3/8). Dalam forum ini, Yasonna mengatakan pihaknya menyediakan berbagai layanan publik dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Coaching Clinic bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Asasi Manusia," paparnya.
"Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM)," pungkasnya.
Sebagai informasi, Temu Bisnis Tahap IV merupakan kegiatan kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Kegiatan ini terintegrasi dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).
Berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (3/8) hingga Sabtu (5/8), kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(ncm/ega)