.webp)
Wakil ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta jangan ada kongres sepihak dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) tanpa melibatkan 25 pengurus wilayah. Habiburokhman mengungkit hasil rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang sudah digelar pihaknya beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, Komisi III DPR pada Senin (10/7) lalu telah melakukan RDPU dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, PPI, dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI). Habiburokhman kembali mengingatkan PP INI untuk tidak menggelar kongres sepihak.
"Kami mengingatkan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) agar tidak melaksanakan kongres sepihak tanpa melibatkan 25 Pengurus Wilayah ini dalam setiap aspek penyelenggaraan. Hal ini sesuai dengan kesimpulan RDPU Komisi III yang harus dipatuhi semua pihak," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman juga mengingatkan Kemenkumham tetap menjadi pihak yang menengahi PP INI dan 25 pengurus wilayahnya. Dia tidak ingin ada perpecahan di organisasi INI.
"Di sisi lain kami juga berharap Ditjen AHU untuk tetap menjadi penengah di antara PP INI dan 25 Pengwil demi menghindari perpecahan organisasi INI," kata dia.
"Ditjen AHU juga harus memastikan bahwa Kongres yang dilakukan sepihak dan tidak memenuhi ketentuan AD/ART tidak dapat disahkan," imbuh Habiburokhman.
Waketum Gerindra itu juga menyoroti rencana pemilihan dalam kongres PP INI. Menurutnya, pemilihan secara elektronik nasional belum bisa diterapkan merujuk aturan internal organisasi tersebut.
"Terkait mekanisme pemilihan secara elektronik nasional belum bisa dilaksanakan sebelum diatur dalam AD ART INI dan perubahan AD/ART harus dilakukan secara demokratis tanpa adanya paksaan. Intinya kami berharap kisruh organisasi INI bisa segera diselesaikan agar bisa maksimal melayani anggota," ujar dia.
(gbr/fjp)
