.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap kendala distribusi bantuan ke warga korban kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Mahfud menyebut masalah transportasi dan cuaca menjadi kendala dalam distribusi bantuan ke warga.
Mahfud mengatakan negara hadir secara maksimal untuk membantu warga korban kekeringan di Kabupaten Puncak. Menurutnya, pemerintah mulai dari Kementerian Sosial, TNI-Polri hingga BNPB menyiapkan seluruh bantuan yang diperlukan.
"Cuma masalahnya sekarang itu masalah transportasi itu, kalau dari Jakarta ke Papua itu ya mungkin mudah, tapi ketika sudah masuk ke distrik tempat kejadian itu memang tergantung pada cuaca, cuacanya itu kadang kala berubah secara mendadak, sementara pesawat yang bisa masuk ke sana pesawat kecil, karena landasannya hanya 600 meter," kata Mahfud dalam yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI seperti dilihat detikcom, Kamis (3/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud menyebut karena kendala itu, pesawat tidak bisa terbang sembarangan ke Kabupaten Puncak. Begitu pesawat bisa terbang dan mendarat di Kabupaten Puncak, permasalahan distribusi bantuan itu tidak selesai begitu saja.
"Begitu mendarat itu juga tidak mudah, karena harus diantar lewat darat ke kampung-kampung yang terjal. Ada yang di ketinggian, ada yang di bawah, tidak seperti di Jawa di sana, orangnya berpencar-pencar dan itu harus diantar, dipikul, gendong dan sebagainya sampe ke tempat terpenting," ucap Mahfud.
Sementara kendala terkait ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB), Mahfud memastikan tidak ada. Sebab, kata Mahfud, TNI-Polri dan Pemda di sana sudah menjalin kesepakatan dengan tokoh-tokoh warga setempat untuk menjamin keamanan dan menjaga agar semua bantuan bisa segera sampai ke masyarakat yang menjadi korban.
"Jadi gangguan dari pengacau keamanan itu tidak ada. Tinggal soal infrastruktur tadi, penerbangan, kemudian distribusi dari daerah ke daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan agar bencana alam tersebut segera ditangani dengan baik. Menurutnya, Jokowi tak ingin ada penderitaan masyarakat yang berkepanjangan.
"Pak Muhadjir sekarang sedang ada di sana, sedang turun ke lapangan meninjau langsung dan memberi arahan-arahan langsung. Pak Muhadjir sedang ada di sana karena untuk menunjukkan bahwa negara bersungguh-sungguh, kemarin saya sudah bicara di kantor wapres dengan Panglima, Kapolri dengan BNPB juga semuanya sudah kita ajak bicara agar semuanya memberi bantuan maksimal ke sana," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menepis kabar bahwa 6 warga Papua meninggal karena kelaparan. Ia mengatakan penyebab meninggalnya para warga adalah bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ma'ruf meminta TNI-Polri dan BNPN mengantisipasi kejadian yang sama terulang.
"Sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem, dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan," kata Ma'ruf kepada wartawan di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (2/8/2023).
Ma'ruf menyebutkan keenam warga terserang sakit diare. "Tetapi karena diare dan karena cuaca," imbuh dia.
Dia meminta agar masalah kesehatan warga yang terdampak kekeringan segera diatasi, terutama pada kelompok rentan. Dia meminta ada langkah antisipatif untuk daerah-daerah lainnya yang mengalami kondisi yang sama.
"Sampai hari ini baru satu daerah, tetapi kami antisipasi kemungkinan ke daerah-daerah yang lain. Saya minta itu diantisipasi, kalau terjadi (lagi) kita sudah siap," tegas Ma'ruf.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku mendapat laporan bahwa para korban jiwa mengalami diare, dehidrasi, dan demam. Dia tidak memungkiri gejala-gejala tersebut terjadi akibat kekeringan.
"Kalau tadi yang anak-anak diare, ibunya juga gitu. Yang enam orang ini ada yang diare, ada yang dehidrasi, ada yang demam, ada laporannya," ujar Yudo.
