.webp)
Pemprov DKI Jakarta berencana membangun fasilitas pengolahan sampah refused-derived fuel (RDF) plant. Fasilitas RDF akan dibangun di dua lokasi, yaitu di Penjaringan, Jakarta Utara, dan Pegadugan, Jakarta Barat.
"Disediakan lahan untuk membangun di Rorotan dan Pegadungan. Yang sudah kita coba untuk lihat kegunaannya itu di dua lokasi itu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).
Asep menjelaskan Pemprov DKI menyiapkan lahan seluas 9,5 hektare di Rorotan, sementara lahan di Pegadungan seluas 62 hektare. Nantinya, lahan sekitar 7 sampai 8 hektare akan digunakan untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan dipakai kisaran 7 hingga 8 hektare. Lahannya punya Pemprov DKI peruntukannya untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota," jelasnya.
Asep mengatakan pihaknya tengah merampungkan proses administrasi dan penyusunan studi kelayakan hingga akhir tahun 2023. Kegiatan konstruksi proyek RDF di Rorotan ditargetkan mulai pada awal tahun 2024.
"(Konstruksi) tahun depan. Desember (2023) hingga Januari (2024) sudah pemilihan tender," ucapnya.
Dia mengatakan anggaran untuk pembangunan RDF itu mencapai Rp 1 triliun lebih. Anggaran itu hanya untuk pembangunan RDF di Rorotan.
"APBD murni 2024. Totalnya sudah teralokasikan sekitar Rp 1 triliun (lebih). Satu, hanya baru di Rorotan teralokasikannya," ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya tidak akan melanjutkan proyek pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, intermediate treatment facility (ITF) Sunter. Dia mengatakan proyek tersebut terkendala biaya dan nilai investasi yang tinggi.
"(ITF tidak dilanjutkan) iya. Ya kita kan nggak sanggup ya," kata Heru pada wartawan saat meninjau proyek RDF di Bantargebang, Jawa Barat, Selasa (27/6).
Dia menjelaskan kendala itu muncul karena nilai investasi dan besaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) ITF terlalu besar. Dia memutuskan menghentikan proyek ITF dan memilih membangun proyek RDF.
"Ya investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun, terus pemda DKI bukan tidak mau. Bagus, bagus semua konsep-konsep itu, bagus, ITF-RDF bagus, bagus. Tapi sekali lagi, Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," ujarnya.
