.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil buntut polemik operasi tangkap tangan (OTT) KPK di tubuh Basarnas. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan siap untuk dievaluasi terkait hal itu.
"Saya belum dipanggil, tentunya siap untuk dilaksanakan evaluasi, kalau itu memang yang terbaik melaksanakan evaluasi," kata Yudo pada wartawan di kediaman resmi Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
Dia mengatakan evaluasi memang harus dilakukan. Terutama, katanya, setelah kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, nanti dengan adanya kasus seperti ini akan dievaluasi, pasti semua hal yang selalu terjadi seperti ini harus dievaluasi," ucapnya.
Sebelumnya, OTT KPK di tubuh Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI berujung menjadi polemik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil.
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya," kata Jokowi di inlet sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7). Jokowi ditanya apakah akan mengevaluasi penempatan perwira TNI yang menduduki jabatan sipil agar polemik serupa tidak terulang.
Jokowi memastikan akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga. Dia tak ingin ada penyelewengan anggaran terjadi di tempat-tempat penting.
"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," ujarnya.
Simak Video 'Jejak Kasus Dugaan Suap Kabasarnas hingga Kini Masuk Tahanan Militer':
