Menhan Serahkan Pengembangan TNI AL ke Mabes TNI

Jakarta - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, reorganisasi atau pengembangan armada laut TNI AL diserahkan sepenuhnya kepada Mabes TNI. Apapun keputusan Mabes TNI, Dephan menunggu pengajuan rencana tersebut yang disesuaikan dengan anggarannya."Kita serahkan pada internal dalam mabes TNI, karena kita sepakati soal pengembangan kekuatan itu masalah mabes dan mabes angkatan. Kita tunggu saja pasukan-pasukan berikutnya," kata Juwono, usai shalat Jumat di Departemen Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (29/9/2006).Juwono menambahkan, soal reorganisasi dengan mengembangkan armada laut menjadi tiga wilayah, seperti armada laut barat, tengah dan timur merupakan masalah internal Mabes TNI dan TNI AL. Menurutnya, pihaknya hanya menunggu pengajuan dari hasil keputusan di TNI yang akan diserahkan ke Dirjen Rencana Pertahanan untuk melihat kesesuaian dengan pendanaannya. Juwono menegaskan, persoalan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Mabes TNI untuk mengkaji dari segi kepentingan kekuatan TNI AL dalam rangka tri matra yang terpadu. Namun nantinya, hal ini juga harus melihat segi pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diminta, termasuk organisasinya apakah menenuhi kepentingan fungsional atau tidak. "Kalo dari segi kepentingan fungsional terpenuhi, baru kita kaji dari segi ketersediaan anggaran. Fungsional dalam gerak operasi gabungan karena TNI AL tidak bekerja sendiri," ujar Juwono. Mengenai berapa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan TNI AL tersebut, Juwono mengaku belum mengetahuinya. Tapi diakuinya anggaran dari segi alutsista teknologi tinggi memang cukup besar dari sekitar US $ 3,7 miliar untuk lima tahun, yaitu 2005-2009, dan lebih dari sepertiganya untuk TNI AL. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto pada Selasa (26/9/2006 menjelaskan, rencana pengembangan organisasi TNI AL menjadi tiga wilayah komando armada belum dapat terwujud dalam jangka waktu dekat dan menengah. Menurutnya, saat ini pengembangan organisasi belum menjadi prioritas TNI. (ndr/ahm)