.webp)
Warga Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah menanam pohon pisang dan sawit di poros jalan nasional sepanjang 1.200 meter. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kondisi jalan nasional yang rusak parah berlobang dan menimbulkan polusi debu sepanjang waktu.
Rusaknya jalan ini menghambat aktivitas masyarakat, baik dari segi lalu lintas transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, hingga masalah kesehatan. Terlebih kondisi jalan tersebut sudah berlangsung selama lima bulan terakhir, dan belum tertangani pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah, karena kekurangan anggaran.
Salah satu warga Mashuri mengaku sejak jalan tersebut rusak, warga sekitar sepanjang jalan A. Yani yang mengandalkan hidupnya dengan berdagang menjadi terganggu. Alhasil, omzet pendapatan mereka pun menurun drastis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendapatan turun drastis, karena banyak warga enggan untuk berbelanja, terlebih warga yang buka usaha warung makan, debu hampir sepanjang waktu" ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7/2023).
Hal senada diungkapkan oleh Ketua RT 23 Desa Karang Mulya, Sripan. Ia mengatakan jalanan yang rusak turut menimbulkan masalah keselamatan warga.
"Hampir tiap hari terjadi insiden warga kecelakaan tunggal karena faktor jalan berlubang, bahkan hari ini ibu-ibu dengan anak yang masih kecil jatuh terjungkal karena terperosok ke dalam lobang yang begitu besar," ungkapnya.
Sementara itu, warga lainnya, Jagad mengatakan pada 1 Agustus mendatang, warga sepakat untuk menyampaikan aspirasi ke Kantor Kecamatan. Mereka akan menuntut pemerintah pusat agar segera merespons keluhan masyarakat untuk penanganan jalan nasional tersebut.
Menanggapi persoalan ini, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini termasuk perbaikan infrastruktur jalan yang sudah sangat memprihatinkan.
"Jalan A. Yani di Pangkalan Banteng merupakan ruas jalan penghubung antar kabupaten khususnya wilayah barat, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat karena statusnya adalah jalan nasional. Untuk itu, saya minta perhatian pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di Kalteng, untuk menangani permasalahan ini segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak" bebernya.
Sugianto juga mengimbau agar pemerintah pusat dapat melihat potret NKRI dengan memperhatikan infrastruktur di daerah dengan prinsip keadilan yang merata.
Di sisi lain, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah melalui PPK 1.2, Natanael mengatakan pihaknya telah melakukan langkah jangka pendek berupa penyiraman jalan secara rutin dan menimbun beberapa titik yang sangat krusial.
Ia pun meminta agar masyarakat bersabar karena pemerintah tengah mengupayakan percepatan penyelesaian penanganan jalan nasional tersebut.
"Kita sudah mengusulkan penambahan anggaran ke pusat, pekerjaan dua segmen ini 400 meter dan 800 meter, diperkuat dengan usulan penjabat Bupati Kotawaringin Barat. Saat ini tengah dilakukan penghitungan secara cermat oleh pusat untuk penanganan jalan ini, semoga tahun ini tuntas," pungkasnya.
(prf/ega)
